Home Opini

Bumi Mendidih, Indonesia Darurat Iklim

Zaenal Abidin, telisik indonesia

Sabtu, 04 Juli 2026

0 dilihat

Zaenal Abidin, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2015-2015 dan Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) 2024-2027. Foto: Ist.

" BNPB mencatat lebih dari 2.900 kejadian bencana sepanjang 2025, mayoritas dipicu oleh anomali cuaca dan perubahan pola iklim "

Oleh: Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2015-2015 dan Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) 2024-2027

KRISIS iklim bukan lagi ancaman masa depan. Ia sedang terjadi sekarang, dan Indonesia berada di garis depan dampaknya. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mengonfirmasi bahwa tahun 2024 adalah tahun terpanas dalam 175 tahun pencatatan sejarah iklim, dengan suhu rata-rata global melampaui 1,55°C di atas era pra-industri.

Sementara itu, di dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 2.900 kejadian bencana sepanjang 2025, mayoritas dipicu oleh anomali cuaca dan perubahan pola iklim.

Rekor Global yang Mengerikan

Laporan State of the Global Climate 2024 yang dirilis WMO pada Maret 2025, menyajikan angka-angka yang mencengangkan. Konsentrasi karbon dioksida (CO?) di atmosfer telah meningkat dari sekitar 278 ppm pada tahun 1750 menjadi 423,9 ppm pada 2024, lonjakan sebesar 53?lam kurun waktu sekitar dua setengah abad. Ini adalah konsentrasi tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir.

Tidak hanya itu. WMO juga menegaskan bahwa 11 tahun terakhir (2015–2025) adalah sebelas tahun terpanas yang pernah dicatat umat manusia. Tahun 2025 sendiri dikonfirmasi sebagai salah satu dari tiga tahun terpanas dalam sejarah. Suhu rata-rata permukaan laut global pada 2025 juga berada 0,49°C di atas rata-rata periode 1981–2010. Panas lautan yang terus menumpuk setara dengan sekitar 200 kali total produksi listrik dunia sepanjang 2024.

Lebih mengkhawatirkan, WMO memproyeksikan terdapat peluang 80?hwa setidaknya satu tahun di antara 2025 hingga 2029 akan lebih panas dari rekor 2024. Adapun peluang rata-rata lima tahun ke depan melampaui ambang 1,5°C yang disepakati dalam Perjanjian Paris mencapai 70%, angka yang terus meningkat setiap tahun.

“2024 kemungkinan besar adalah tahun pertama dalam sejarah yang melampaui 1,5°C secara penuh selama satu tahun kalender penuh. Ini bukan lagi isu masa depan, ini kenyataan hari ini.” WMO, State of the Global Climate 2024 (Maret 2025)

Bukti bahwa krisis ini bukan lagi proyeksi jauh di masa depan datang dari peristiwa nyata. Pada akhir Juni 2026, Eropa kembali dilanda gelombang panas ekstrem yang menewaskan lebih dari 1.300 orang tambahan hanya dalam waktu kurang dari dua pekan, menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sejumlah negara seperti Jerman, Republik Ceko, Polandia, dan Inggris mencatatkan suhu tertinggi sepanjang sejarah mereka, sebagian menembus angka 41°C, akibat fenomena “kubah panas” yang memerangkap massa udara panas dalam waktu lama di atas satu wilayah.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bahkan menyebut Eropa sebagai benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia, hampir dua kali rata-rata global, sebuah peringatan keras bahwa ambang batas iklim yang selama ini dianggap jauh kini semakin dekat dengan kenyataan sehari-hari.

Baca Juga: Piala Dunia FIFA 2026: Matinya Romantisme Politik dan Olahraga Era Bung Karno

Indonesia: Negara Kedua Risiko Bencana Tertinggi di Dunia

Di tingkat nasional, dampak perubahan iklim kian terasa di setiap sudut nusantara. World Risk Index 2024 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua di dunia, dengan indeks 41,13, hanya di bawah Filipina. Realitas ini bukan sekadar angka di atas kertas.

Data BNPB per 28 November 2025 mencatat 2.942 kejadian bencana alam di Indonesia, di mana lebih dari 70% merupakan banjir dan cuaca ekstrem. Rinciannya: banjir mendominasi dengan 1.454 kejadian (49,42%), disusul cuaca ekstrem dengan 638 kejadian (21,69%), kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 546 kejadian, serta tanah longsor 218 kali.

Plt. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam Webinar Nasional bertema “Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Global dan Lokal” pada April 2025 menegaskan bahwa perubahan iklim adalah kenyataan ilmiah yang tidak bisa dibantah. “Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan telah terjadi saat ini dan semakin nyata dirasakan di berbagai belahan dunia,” ujar Dwikorita.

Hasil pemantauan BMKG dari 116 stasiun pengamatan mencatat suhu rata-rata Indonesia pada Maret 2026 mencapai 27,1°C. Analisis Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri di Sulawesi Tengah menunjukkan tren kenaikan suhu sekitar 0,045°C per tahun sejak 1980, disertai peningkatan curah hujan tahunan hingga 52 mm per tahun, sebuah tanda peringatan yang gamblang.

Permukaan laut di wilayah pesisir Asia Tenggara juga naik rata-rata 5 mm per tahun, dua kali lebih cepat dari rata-rata global. Akibatnya, sebagian wilayah pesisir utara Jakarta, Semarang, dan Demak kini terendam secara permanen. Sementara anak-anak Indonesia menanggung beban terbesar: UNICEF menempatkan Indonesia di peringkat ke-46 secara global dalam Indeks Risiko Iklim untuk Anak.

Komitmen Ambisius di Tengah Tantangan Besar

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 32% atau setara 912 juta ton CO? pada 2030. Sektor energi menjadi prioritas utama, dengan target pengurangan emisi 358 juta ton CO?. Indonesia juga berkomitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang dirampungkan pada pertengahan 2025, pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan hingga 27–33% pada 2035. Indonesia pun memanfaatkan program Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar untuk mempercepat penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Namun sejumlah pakar memperingatkan bahwa target tersebut perlu didorong lebih jauh. CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, dengan skenario pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam Second NDC, emisi nasional masih akan terus meningkat hingga 2035 sebelum kemudian menurun.

“Upaya nyata penurunan emisi baru akan dimulai setelah 2035, bukan dalam dekade ini,” tegasnya. Sektor energi saat ini menyumbang sekitar 55?ri total emisi nasional, sehingga transisi dari batu bara ke energi terbarukan menjadi kunci yang tidak bisa ditunda.

Catatan Akhir: Adaptasi, Mitigasi, dan Solidaritas sebagai Jalan Keluar

Para ilmuwan iklim sepakat: masih ada jendela waktu yang tersisa, namun sangat sempit. Untuk menjaga suhu global tidak melampaui 1,5°C secara permanen, produksi bahan bakar fosil harus diturunkan sekitar enam persen per tahun antara 2020 dan 2030. Separuh dari pengurangan emisi global harus sudah terwujud pada 2030.

Untuk Indonesia, langkah adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi. Sistem peringatan dini bencana perlu diperkuat karena terbukti mampu menyelamatkan nyawa dengan manfaat hingga 10 kali lipat dari biaya investasinya. Tata kelola hutan, yang selama ini menjadi “penyerap emisi” andalan dalam dokumen NDC, harus dijaga dengan lebih serius.

BMKG menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor: pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus bergerak bersama. Sebab perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, ia adalah soal ketahanan pangan, keamanan air, kesehatan, dan masa depan generasi.

Bumi tidak lagi sabar menunggu. Setiap sepersepuluh derajat kenaikan suhu membawa konsekuensi nyata bagi jutaan jiwa. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, melainkan apakah kita cukup berani dan cukup cepat untuk bertindak.