Dewan Protes Kebijakan Gubernur Sumut Soal Pemberhentian Penerbangan
Ones Lawolo, telisik indonesia
Selasa, 15 September 2020
0 dilihat
Anggota DPRD Sumut, Thomas Dachi. Foto: Ones Lawolo/Telisik
" Jadi kalau ditutup transportasinya, bisa ribut itu masyarakat. Saya pastikan itu, makanya saya minta gubernur meninjau ulang rencana itu. "
MEDAN, TELISIK.ID - Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Thomas Dachi, menolak kebijakan Gubernur, Edy Rahmayadi terkait pemberhentian penerbangan dari Jakarta dan Medan ke Nias dan transportasi kapal laut dari Sibolga dan Aceh ke Nias.
"Saya tidak setuju kebijakan Gubernur, Edy Rahmayadi tersebut. Kebijakan Gubernur itu membuat kisruh masyarakat Kepulauan Nias. Artinya, ketika diberhentikan penerbangan dan transportasi kapal laut itu, pasti ada dampaknya kepada masyarakat Nias," kata Thomas kepada Telisik.id, Selasa (15/9/2020).
Menurut Thomas, kebijakan yang direncanakan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi itu membuat ekonomi masyarakat Kepulauan Nias lumpuh dari.
"Mohon dikaji ulang, kalau akses transportasi itu ditutup dari dan ke Nias, bisa mati ekonomi masyarakat di sana. Saya tidak setuju itu," tegasnya.
Politisi dari Gerinda ini mengatakan, langkah yang paling tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan masyarakat sebagaimana yang dilakukan daerah lain, termasuk di Kota Medan.
Ditambahkan Thomas, Nias belum bisa hidup secara mandiri, karena masih tergantung dengan daerah sekitarnya terkait kebutuhan pokok hidup mereka.
Baca juga: Sebaran COVID-19 Sudah Mendatar di Jatim, Kampanye Bermasker Dikuatkan
"Jadi kalau ditutup transportasinya, bisa ribut itu masyarakat. Saya pastikan itu, makanya saya minta gubernur meninjau ulang rencana itu," tegas anggota Komisi B ini.
Thomas menegaskan, status Nias tidak lebih merah dari Medan. Jadi langkah penanganan untuk Nias harusnya memperketat protokol kesehatan. Bukan isolasi semacam itu.
Senada juga yang dikatakan oleh Fraksi PDIP Budieli Laia. Dia menilai, kebijakan gubernur tidak tempat untuk masyarakat Kepulauan Nias.
Kata dia, yang diutamakan oleh gubernur harusnya dengan melengkapi alat-alat penangan COVID-19 di Kepulauan Nias.
"Harus diutamakan dulu alat-alat penangan COVID-19, bukan diisolasi daerah Nias. Kalau diisolasi dengan memberhentikan penerbangan dan transportasi itu kebijakan yang kurang tepat. Oleh karena itu, saya berharap agar gubernur mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut," pungkasnya.
Reporter: Ones Lawolo
Editor: Kardin
