DPRD Tegaskan Pelantikan ASN Buton Selatan oleh Pj Bupati Keliru

Ali Iskandar Majid, telisik indonesia

Senin, 24 Februari 2025

0 dilihat

Ketua DPRD Buton Selatan mendengarkan aspirasi demonstran perihal pelantikan pejabat oleh Pj Bupati Ridwan Badallah, Senin (24/2/2025). Foto: Ali Iskandar Majid/Telisik

BUTON SELATAN, TELISIK.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan menegaskan pelantikan 99 aparatur sipil negara (ASN) secara tertutup oleh Pj Bupati sebelumnya, Muhammad Ridwan Badallah, adalah keliru.

Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menyatakan bahwa pelantikan sejumlah ASN oleh Ridwan Badallah pada Selasa pekan lalu (18/2/2025) merupakan kekeliruan pihak eksekutif.

Dodi mengungkapkan, terdapat ASN yang dianggap sudah kurang produktif secara usia ketika dilantik mengisi kekosongan jabatan strategis pada lingkup Pemkab Buton Selatan.

Baca Juga: Polres Muna Kerahkan Puluhan Personel Amankan PHPU Buton Tengah

“Itu kami anggap kekeliruan dari pihak eksekutif,” tegas Dodi kepada telisik.id, Senin (24/2/2025).

Terhadap masalah ini, Dodi berharap ada rekomendasi dari Bupati Buton Selatan untuk kembali melakukan evalusasi terhadap mutasi jabatan sejumlah ASN tersebut.

“Supaya tidak lagi heboh-heboh, yang benar dilanjukan dan salah dievaluasi,” harap Dodi.

Menurut Dodi, DPRD telah melakukan dialog bersama pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait permasalahan tersebut.

Nantinya akan ada tim dari Kemendagri untuk melakukan investigasi langsung di Kabupaten Buton Selatan, terkait pelantikan dan mustasi pada sejumlah ASN.

Sejauh ini, DPRD hanya mendapatkan informasi bahwa terdapat 13 ASN yang dilantik pada masa jelang akhir jabatan Pj Bupati Buton Selatan, Ridwan Badallah.

Namun, Dodi mengaku bahwa DPRD terkejut ketika mengetahui jumlah ASN yang dilantik sebanyak 99 orang.

“Terlebih, belum ada pertek dan izin yang dikeluarkan dari Kemendagri bahwa ada pejabat yang dilantik itu sudah lewat umur, sudah tidak sesuai dengan aturan,” bebernya.

Sementara itu, Ketua GEMA Buton Selatan, Ali Laopu, mengatakan bahwa mereka tidak memihak kepada pihak manapun, tetapi ingin kejelasan hukum dalam proses birokrasi di Buton Selatan.

"Kami hadir di sini bukan karena kepentingan kelompok, tapi karena kami peduli pada masa depan Buton Selatan,” tegas Ali.

Baca Juga: 600 Lebih Polisi Siaga Jelang Sidang PHPU MK di Buton Tengah

Kelompok demonstran ini menduga bahwa pelantikan Sekda yang dilakukan oleh Ridwan Badallah penuh dengan kepentingan politik.

Mereka juga mempertanyakan legalitas pelantikan tersebut. Menurut mereka, proses pelantikan yang dilakukan oleh Ridwan Badallah tidak memiliki rekomendasi resmi dari Pj. Gubernur maupun Kemendagri.

"Ini Sekda siluman, Sekda ini lahir tanpa rekomendasi,” urainya. (B)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS