Duit Jumbo MBG Tak Terserap Maksimal di 2025, BGN Kembalikan Rp 70 Triliun ke Presiden Prabowo

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Rabu, 15 Oktober 2025

0 dilihat

Badan Gizi Nasional mengembalikan dana Rp 70 triliun ke Presiden Prabowo karena tak terserap optimal. Foto: Repro BGN.

JAKARTA, TELISIK.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp 70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto karena anggaran tersebut berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun 2025.

Kebijakan ini diambil setelah lembaga tersebut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa langkah pengembalian dana ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Menurutnya, meskipun pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran besar untuk memastikan program MBG menjangkau seluruh penerima manfaat, pelaksanaan di lapangan belum mencapai target optimal.

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan Hindayana dalam keterangan resminya di Bogor, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (15/10/2025).

Baca Juga: Bupati Muna Pastikan Program MBG Tidak Ada Masalah

Ia menjelaskan, sebagian besar proyek di bawah program MBG masih berada dalam tahap pembangunan dan verifikasi, sehingga penggunaan dana belum bisa dimaksimalkan. Namun, untuk tahun anggaran 2026, BGN justru akan menerima alokasi yang jauh lebih besar.

“Untuk tahun depan, anggaran BGN mencapai Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan mencapai Rp335 triliun,” jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis ditujukan bagi 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dadan menambahkan, setiap harinya pemerintah akan menyalurkan sekitar Rp1,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Ia menilai skala operasional program ini menuntut kesiapan SDM dan infrastruktur yang matang.

Dari sisi sumber daya manusia, pemerintah menugaskan para lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai tenaga pelaksana di lapangan. Mereka ditempatkan sebagai kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

“SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala,” kata Dadan.

Sementara dari sisi infrastruktur, pembangunan gedung SPPG yang semula direncanakan dibiayai penuh dari APBN mengalami keterlambatan karena proses tender. Pemerintah kemudian menggandeng mitra strategis untuk mempercepat pembangunan fasilitas dapur umum MBG.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” ucap Dadan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit SPPG dengan kebutuhan dana sekitar Rp 60 triliun. Dari total Rp 6 triliun yang dialokasikan untuk 1.542 unit pada tahun ini, realisasi melalui mekanisme tender belum dimulai hingga Agustus.

Namun, melalui partisipasi mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga: Infografis: Jumlah Kasus Keracunan MBG

“Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia, di mana mitra menjadi partner Badan Gizi Nasional yang telah menyukseskan program ini dengan cepat,” tambah Dadan.

Hingga kini, terdapat sekitar 30 ribu mitra yang terdaftar dalam portal BGN, di mana 11.504 telah lolos verifikasi.

Sisanya masih dalam proses seleksi dan ditargetkan hingga akhir tahun, sebanyak 25.400 SPPG akan beroperasi di wilayah aglomerasi serta 6.000 lainnya di daerah terpencil. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS