Fraksi Gerindra Soroti Nasib 16 Honorer Nakes hingga Penyelesaian Konflik Desa Sarona

Muh. Risal H, telisik indonesia

Sabtu, 18 Oktober 2025

0 dilihat

Ketua Fraksi Gerindra, Maksum Ramli sampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Foto: Diskominfo Kolaka Utara.

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kolaka Utara, menyoroti nasib 16 honorer tenaga kesehatan (Nakes) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Djafar Harun Lasusua yang tidak tercover sebagai PPPK Paruh Waktu pada seleksi tahap dua tahun 2024.

Ketua Fraksi Gerindra, Maksum Ramli menegaskan, belasan honorer nakes ini telah mengabdi bertahun-tahun dan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan. Pemerintah harusnya hadir dan memperjuangkan hak mereka.

"Kami meminta pemerintah daerah melalui BKPSDM Kolaka Utara proaktif memperjuangkan pengangkatan para tenaga kesehatan ini sebagai PPPK Paruh Waktu ke pemerintah pusat," pintanya.

Selain itu, fraksi partai besutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini, turut mendesak Pemkab Kolaka Utara segera menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu.

Konflik tersebut dinilai berdampak pada stabilitas pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat setempat.

“Kami mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dan efektif agar kondisi Desa Sarona kembali stabil dan kondusif,” tegasnya.

Baca Juga: Bupati Kolaka Utara Optimis Kembangkan Kopdes Merah Putih untuk Penguatan Ekonomi Rakyat

Fraksi Gerindra turut menyoroti pembangunan Puskesmas Pakue Utara yang dinilai bermasalah karena pondasinya dibangun di atas saluran air dan pagar masuk ke lahan warga.

"Masalah ini harus segera diselesaikan oleh Dinas Kesehatan agar tidak merugikan masyarakat dan menghambat pelayanan kesehatan,” pintanya.

Tingginya biaya rujukan ambulans di Rumah Sakit Djafar Harun turut menjadi sorotan Fraksi Gerindra. Mereka menilai biaya tersebut tidak proporsional dan membebani masyarakat. Tarif ambulans seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Banyak masyarakat menjadi korban tingginya biaya ambulans. Pemerintah daerah harus turun tangan mencari solusi, karena pihak rumah sakit seolah tidak peduli terhadap persoalan ini,” ucap Maksum.

Maksum berharap pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara dapat segera rampung dan digunakan sebelum peringatan HUT Kolaka Utara tahun 2026.

“Kami berharap Pemda memastikan pembangunan Rujab Bupati dan Wakil Bupati selesai tepat waktu sehingga dapat difungsikan sebelum HUT Kolaka Utara tahun 2026,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis daerah, mulai dari penanganan tenaga honorer kesehatan, penyelesaian konflik sosial, hingga percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar menyampaikan, BKPSDM terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam proses pengangkatan 16 tenaga honorer Nakes RSUD Djafar Harun.

"Langkah ini ditempuh sesuai regulasi dan formasi yang tersedia, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian dan kejelasan status kepegawaian para tenaga honorer tersebut," ujarnya.

Terkait konflik di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Bupati memastikan, upaya mediasi dan koordinasi lintas sektor telah dilakukan guna mengembalikan kondisi sosial dan pemerintahan di wilayah tersebut menjadi aman dan kondusif.

Sementara itu, mengenai pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian agar dapat segera dimanfaatkan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

"Seluruh proses pembangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan," imbuhnya.

Mengenai bangunan Puskesmas Pakue Utara, hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Kadis Kesehatan bersama tim dipastikan permasalahan lahan pada lokasi pembangunan telah terselesaikan.

"Pagar yang sempat bermasalah telah disepakati untuk diluruskan, dan seluruh persoalan terkait tanah dinyatakan clear," kata Bupati.

Baca Juga: APBD Kolaka Utara Keropos, DPRD Sorot Lemahnya Optimalisasi Pendapatan Sektor Tambang

Pemerintah daerah juga menyambut positif usulan terkait biaya rujukan ambulans RSUD Djafar Harun. Nur Rahman menegaskan, kebijakan pelayanan kesehatan akan terus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga tidak ada warga yang kesulitan memperoleh layanan medis yang layak.

Diketahui, pandangan Fraksi Gerindra ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kolaka Utara, di gedung DPRD Kolaka Utara, Selasa (13/10/2025).

Rapat paripurna rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 di hadiri langsung Bupati Kolaka Utara dan para kepala OPD lingkup Pemkab Kolaka Utara. (B-Info)

Penulis: Muh. Risal H

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS