IMM Kota Baubau Sebut Potongan 15 Persen SPP UM Buton Belum Sesuai
Ridwan Amsyah, telisik indonesia
Senin, 11 Mei 2020
0 dilihat
Audiensi IMM dan pihak Rektorat UM Buton. Foto: Ridwan/Telisik
" Usai audiensi tadi kami yang tergabung dari seluruh komisariat UM.Buton melakukan evaluasi. hasilnya kami masih keberatan dan belum sesuai dengan tuntutan kami. Seharusnya Universitas Muhammadiyah Buton memberikan kebijakan yang lebih di tengah kondisi virus Corona ini. Jika kita melihat dari apa yang disanggupi oleh pihak kampus dalam pemberian subsidi kuota dan dialihkan pada pemotongan SPP rasanya kurang pas. "
BAUBAU, TELISIK.ID - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pimpinan komisariat se-Universitas Muhammadiyah Buton (UM Buton) hari ini, Senin (11/5/2020) melakukan audiensi bersama pimpinan Kampus UM Buton membahas keresahan mahasiswa terkait pemotongan biaya SPP.
Dalam audiensi itu IMM meminta kepada pihak rektorat untuk memberikan pemotongan SPP 50% membiayai kuota internet mahasiswa selama kuliah online.
Namun, hasilnya pihak kampus hanya memberi pemotongan 15% untuk biaya SPP dan memberikan keringanan kepada mahasiswa untuk menyicilnya.
Baca juga: Tercium Ada Oknum Diduga Mainkan Dana Bantuan PKH di Kelurahan Punggaloba
Pemotongan 15% dirasa masih tidak sesuai dengan tuntutan mereka.
"Usai audiensi tadi kami yang tergabung dari seluruh komisariat UM Buton melakukan evaluasi. hasilnya kami masih keberatan dan belum sesuai dengan tuntutan kami. Seharusnya Universitas Muhammadiyah Buton memberikan kebijakan yang lebih di tengah kondisi virus Corona ini. Jika kita melihat dari apa yang disanggupi oleh pihak kampus dalam pemberian subsidi kuota dan dialihkan pada pemotongan SPP rasanya kurang pas," ucap La Ode Suwardin ketua Komisariat IMM Fakultas Hukum sekaligus koordinator audiensi, Senin (11/05/2020) di gedung Rektorat UM Buton.
Baca juga: Ali Mazi: Jangan Hanya Karung Dibahas Berminggu-minggu
"Pemberian subsidi kuota kepada mahasiswa tersebut, untuk mengganti beban tambahan mahasiswa dalam mengikuti penyelenggaraan proses belajar mengajar mahasiswa via daring. Berbeda dengan pemotongan SPP yang tentu jalurnya dan peruntukannya berbeda," tambahnya.
La Ode Suwardin juga mengatakan, akan melakukan aksi jilid dua untuk mempresure masalah tersebut dan terus mengawal kebijakan kebijakan kampus yang kurang relevan di tengah pandemi yang disebabkan oleh virus Corona.
"Saya sebagai koordinator lapangan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Universitas Muhammadiyah, akan tetap mempresure tuntutan kami pada jilid jilid selanjutnya. Tetap dalam gerakan Corona jilid dua konsorsium revolusi narasi ikatan mahasiswa Muhammadiyah," tegasnya.
Reporter: Ridwan Amsyah
Editor: Sumarlin
