adplus-dvertising

Isu Kudeta di PDIP

Efriza, telisik indonesia
Sabtu, 05 November 2022
463 dilihat
Isu Kudeta di PDIP
Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan. Foto: Ist.

" PDIP malah terjadinya faksi, antara pendukung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Faksi ini terjadi karena adanya dua tokoh yang bersaing merebutkan tiket sebagai capres di Pilpres 2024 "

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan

MENUJU Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki dua tokoh yang potensial untuk diajukan sebagai calon presiden (capres). Proses pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden waktunya masih sekitar satu tahun kurang, tepatnya dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.


PDIP menyatakan saat ini masih fokus memperbaiki ekonomi rakyat pasca pandemi COVID-19. Nyatanya di PDIP malah terjadinya faksi, antara pendukung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Faksi ini terjadi karena adanya dua tokoh yang bersaing merebutkan tiket sebagai capres di Pilpres 2024.

Kedua tokoh ini berbeda dalam banyak hal, seperti elektabilitas, pengaruh di internal, dan jabatannya. Persaingan sengit ini juga turut diwarnai dorongan menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum PDIP.

Situasi itu yang memicu persepsi akan terjadinya kudeta terhadap jabatan Ketua Umum PDIP yang dipegang oleh Megawati Soekarnoputri.

Persaingan Sengit Puan dan Ganjar

Faksi yang terjadi di internal PDIP akibat adanya dua dukungan yang berbeda, antara kepada Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Namun, juga masih terdapat kubu yang bersikap netral, diantara dua faksi yang bertarung ini.

Posisi netral dipilih dengan beragam alasan, seperti “Solid Bergerak Dalam Satu Rampak Barisan,”maksudnya kader PDIP telah menyadari dan mereka telah bersepakat menyerahkan proses politik pemilihan pasangan calon kepada Ketua Umum PDIP.

Sisi lain, ditenggarai juga oleh alasan menyelamatkan karir politiknya, maupun sekadar pengurus wilayah dalam hirarki terbawah semata. Meski demikian, pada dasarnya mereka juga terbawa arus berupa diskusi atas dua tokoh ini, cemas tentu saja menghinggapi, hanya mereka tak beriak.

Para pendukung yang berada dalam faksi memiliki argumentasi yang kuat terhadap sosok yang didukungnya. Kubu Puan misalnya, menekankan kepada trah Soekarno jangan sampai lenyap seperti trah Soeharto.

Kubu Puan cenderung dianggap mereka mengedepankan ideologis, barisan kaum tua, utamanya juga dari kalangan elite partai dan yang mempunyai jabatan di pemerintahan. Ini menunjukkan alasannya beragam dari sisi ‘roh’-nya partai hingga kepada alasan pribadi mengenai jabatan semata.

Sedangkan pendukung Ganjar, mereka lebih mengedepankan realitas di lapangan. Seperti fakta dukungan dari masyarakat yang tinggi terhadap Ganjar dibandingkan Puan Maharani. Hasil kinerja Ganjar lebih direspons positif oleh masyarakat dibanding kerja Puan Maharani yang dianggap bak ‘hilang tertiup angin.’

Mereka juga yang merasakan lebih nyaman berhubungan dengan Ganjar ketimbang dengan Puan Maharani dalam berorganisasi kepartaian. Mereka juga yang menginginkan PDIP menjadi partai modern yang tidak mengedepankan nepotisme dan dinasti politik. Tetapi terbukanya peluang besar bagi kadernya selama didukung oleh masyarakat untuk berkesempatan maju dalam pemilihan umum (Pemilu).

Baca Juga: Menerka Jumlah Pasangan Calon di Pilpres 2024

Kedua faksi yang menguat di internal PDIP itu, juga turut membawa nama Presiden Jokowi. Ganjar Pranowo disinyalir lebih diendorse oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ditenggarai memiliki kepentingan dalam dukungannya kepada Ganjar, berupa tetap dilanjutkannya Proyek Strategis Nasional jika target pemerintah menyelesaikan sebelum pemilu berlangsung meleset.

Sehingga faksi Ganjar memperoleh dukungan yang besar dengan turut terlibatnya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga memiliki modal besar berupa “perahu” relawan Jokowi yang telah terbukti berhasil mengantar Jokowi memperoleh jabatan presiden hingga dua periode. Namun, Jokowi yang selalu menggambarkan dirinya sebagai ‘petugas partai’ juga menyadari keputusan PDIP adalah keputusan Megawati semata.

Kudeta Sekadar Isu

Penulis meyakini kudeta tidaklah benar-benar nyata, sekadar hembusan isu saja. Hanya lemparan isu saja untuk menguatkan tekanan kepada Megawati Soekarnoputri. Megawati sebagai Ketua Umum PDIP memang yang memiliki hak prerogatif tunggal sebagai pengambil keputusan nama capres maupun pasangan calon dan penentuan koalisi dan/atau maju dengan paket calon sendiri.

Demokrasi PDIP adalah model demokrasi ‘terpimpin’ yang telah dimufakati bersama. Jadi tidak akan ada yang berani mengusik maupun membicarakan suksesi terhadap kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Ini disebabkan karena kesadaran kader PDIP yang solid bersama, satu komando, satu gerakan bersama Ketua Umum. Andai, PDIP menjalankan sistem demokratis bersifat terbuka.

Disinyalir para kader PDIP dengan kesadarannya sendiri akan memilih sosok pengganti Megawati Soekarnoputri berasal dari trah Soekarno. Jadi urusan suksesi kepemimpinan, ditenggarai hanya menguat kepada antara Puan Maharani dan Prananda semata.

Jokowi memang sosok kader yang potensial dari sisi keberhasilannya memimpin republik ini. Merangkul berbagai partai meski oposisi sekalipun untuk menjadi pendukung pemerintahan. Jokowi juga populer dan dalam hal kepemimpinan masih banyak yang mendukungnya.

Tetapi, meski Jokowi tidak lagi menjabat di pemerintahan, patut diyakini, Jokowi tidak akan mau untuk maju dengan menyatakan siap akan menggantikan kepemimpinan Megawati. Bukan hanya Jokowi, tokoh-tokoh pendukung reformasi yang dulu gahar di panggung untuk menjatuhkan Orde Baru, seperti Budiman Sudjatmiko dan Adian Napitupulu, mereka tidak berani bicara reformasi kepartaian, maupun berbicara suksesi kepemimpinan.

Hal kecil saja, Politisi PDIP Adian saja batal hadir mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) relawan Projo (Pro Jokowi) disebabkan kehadiran Ganjar Pranowo. Adian menyatakan tidak akan mendahului ketua umum partainya (wartaekonomi.co.id, 10 Juni 2022)

Patut diingat bahwa pemilihan ketua umum PDIP selalu aklamasi dan final pada figur Megawati. Mereka juga merasakan Megawati sebagai politisi memang sangat matang dalam mengambil keputusan.

Misalnya saja, kongres PDIP yang dipercepat menjadi 2019 saja, tidak terjadi gejolak dari para pengurus partai. Mereka malah menyatakan terima kasih karena Kongres dipercepat oleh Megawati Soekarnoputri, tak lama terjadi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Kesadaran yang begitu kuat dari kader internal PDIP mendeskripsikan Megawati adalah pemersatu partai, ikon partai, dan keputusan tunggal dari PDIP. Semua hal positif terhadap Megawati merekalah yang mufakati dengan kesadarannya tanpa paksaan. Inilah yang membedakan PDIP dengan partai-partai lain dari berdemokrasi dan berorganisasi kepartaian.

Jadi meski PDIP dalam pengambilan keputusan tertingginya dengan model demokrasi terpimpin. Namun, bagi kader-kader PDIP itulah pilihan yang mereka mufakati, bukanlah tindakan otoriter. Sehingga, tekanan kepada Megawati bukan kepada kursi jabatan ketua umumnya.

PDIP disinyalir tidak akan terjadi seperti kasus Anas Urbaningrum di Partai Demokrat. Tak akan ada juga model Muhaimin Iskandar di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PDIP sudah melewati masa itu, setelah kelompok Roy BB Janis dkk, akhirnya keluar dari PDIP. Mereka yang keluar dari PDIP kecenderungan terbesar adalah karirnya menurun drastis hingga tenggelam.

Jokowi dan Ganjar hanya “Petugas Partai”

Jokowi meskipun potensial diyakini tak akan melakukan kudeta terhadap jabatan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Jokowi sebagai ‘petugas partai’ hanya berkomunikasi intens kepada Megawati untuk mengupayakan memilih Ganjar Pranowo, misalnya.

Jokowi berkomunikasi menyampaikan realitas elektabilitas Ganjar lebih tinggi daripada Puan Maharani. Suara kader internal PDIP dan dukungan relawan maupun pernyataan sikap beberapa partai juga menguat kepada Ganjar. Hal penting lainnya adalah mengutamakan terjadinya hattrick PDIP dan proyek strategis nasional dapat berkelanjutan.

Sinyal yang menguatkan bahwa Jokowi hanya sekadar berkomunikasi semata. Juga menjelaskan hubungan Jokowi sebagai anggota PDIP dan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP adalah harmonis.

Terlihat dari berbagai pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan, Presiden Jokowi berpesan agar PDIP tak terlalu lama menentukan calon presiden dan wakilnya, maksudnya jangan mendekati Oktober (cnn.indonesia.com, 27 Oktober 2022).

Hasto juga menyatakan bakal ada pertemuan intens Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi, dan juga dengan elite partai yang nantinya berkoalisi menjelang pengumuman capres (detik.com, 30 Oktober 2022).

Jokowi dan Megawati memang hubungannya sempat retak, tepatnya pada periode pertama 2014-2019 lalu. Tetapi mereka tetap bersama dan duduk bareng. Sebab, hubungan Jokowi dan Megawati, diibaratkan seperti hubungan ibu dan anak ideologisnya.

Baca Juga: Menipisnya Opsi Puan sebagai Capres

Adanya komunikasi yang buruk hanya sekadar moment cari perhatian saja. Maupun perangai antar "petugas partai” yang mencari perhatian ketua umumnya, begitu sebaliknya.

Jokowi disinyalir bukan sosok “petugas partai” yang amat "nakal." Periode keduanya, Presiden Jokowi malah lebih mendekatkan diri kepada Megawati selaku ketua umumnya. Megawati diberikan jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Momen kedekatan keduanya tampak dari cerita Megawati. “Saya sudah berumur Pak, malu lah, jadi ketua umum paling lama. Ini saja saya lagi berpikir kapan aku suruh berhenti ya.” Megawati melanjutkan, ia justru meminta jangan ditambah jabatan lagi, cukup Ketua Dewan Pengarah BRIN dan Ketua Dewan BPIP.

Megawati juga menceritakan, Jokowi menginginkan Megawati tidak boleh berhenti sebagai ketua umum (kabar24.bisnis.com, 21 April 2022) Jokowi memang punya obsesi terhadap kesuksesan pemerintahan dan keberlanjutan pemerintahan.

Oleh sebab itu, ia melakukan endorse terhadap kader PDIP yang potensial didukung kader, masyarakat dan juga menang, disinyalir kepada Ganjar Pranowo. Namun, kesadaran politik Jokowi masih mengedepankan partainya, tidak sekadar mengedepankan kepentingan pribadinya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Jokowi dan Megawati hubungannya harmonis. PDIP juga tidak menghasilkan konflik yang mengarah kepada perpecahan. Faksi di internal PDIP, hanya terkait pendukung Ganjar dan Puan semata, selepas itu diyakini akan bersatu kembali.

Meski begitu, faksi-faksi itu bahwasanya tetap dalam satu frame kesadaran berorganisasi dengan tetap menghormati Megawati, serta menghormati keputusan partai yang diserahkan kepada Megawati Soekarnoputri semata. (*)

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Artikel Terkait
Baca Juga