Jenuh Dijanji Pemprov, Warga Kolaka Utara Swadaya Perbaiki Jalan Provinsi yang Rusak Parah

Muh. Risal H, telisik indonesia

Sabtu, 06 Mei 2023

0 dilihat

Aksi warga Desa Tobela, Kecamatan Porehu yang secara swadaya mengecor jalan provinsi yang menghubungkan tiga kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara. Foto: Ist.

KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Merasa jenuh dijanji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara, puluhan warga Desa Tobela, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara bergotong royong secara swadaya mengecor atau memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah, Sabtu (6/5/2023).

Sebelumnya, jalan yang menghubungkan Kecamata Batu Putih, Porehu dan Tolala tepatnya di tanjakan Tirowali, Desa Tobela ini ditanami pohon pisang oleh warga lantaran pengendara roda dua kerap terjungkal.

Mereka berinisiatif melakukan perbaikan lantaran jenuh menunggu janji Pemprov Sulawesi Tenggara yang tak kunjung terealisasi.

Menurut seorang warga Desa Tobela, Juswan Paseba jalan tersebut merupakan akses utama warga dari Kecamatan Porehu menuju Kecamatan Baru Putih begitupun sebaliknya. Kondisi jalan yang rusak parah bertahun-tahun membuat pengendara sering kecelakaan.

Baca Juga: 3 Desa di Kolaka Utara Ajukan PSU Pilkades

"Khususnya ibu-ibu yang paling sering terbalik kalau pergi atau pulang dari pasar karena medannya menurun," ujar Juswan.

Selain kendaraan roda dua, kondisi jalan yang mirip bekas aliran sungai kering itu juga sulit dilintasi kendaraan mobil. Masyarakat sekitar tidak punya pilihan selain menerobos bebatuan yang berserakan di sepanjang jalur tanjakan.

"Lantaran kecewanya dan sering dijanji pemerintah provinsi, aparat desa mengajak semua pihak untuk patungan memperbaiki termasuk pedagang yang sering melintas juga ikut menyumbang," tuturnya.

Juswan berharap Pemprov dan DPRD Sulawesi Tenggara agar tidak mudah melontarkan janji jika tidak mampu menepati. Sudah bertahun-tahun masyarakat menanti perbaikan namun tidak kunjung direalisasikan.

"Pak Gubernur Ali Mazi, tolong kalau ke Kolaka Utara jangan hanya sampai di Lasusua saja. Datang ke sini lihat dan rasakan bagaimana menderitanya masyarakat akibat jalan rusak," pintanya.

Anggota DPRD Kolaka Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Basman menuturkan, masyarakat di Kecamatan Porehu khususnya di Desa Tobela sudah habis kesabaran mereka geram melihat kondisi jalan yang tak kunjung dibenahi pemerintah provinsi.

"Karena itu, masyarakat kompak melakukan aksi perbaikan jalan secara swadaya di tanjakan Tirowali yang sulit dilalui kendaraan roda dua apalagi roda empat," imbuhnya

Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Dapil Kolaka Utara, Kolaka, dan Kolaka Timur ini berharap Pemprov Sulawesi Tenggara merespon keluhan warga dengan secepatnya melakukan perbaikan agar perekonomian masyarakat setempat membaik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari meyampaikan, jalan provinsi yang rusak parah kurang lebih 45 kilometer (Km) di sepanjang ruas Batu Putih, Tobela hingga Tolala.

"Saat ini masyarakat dari Tolala yang ingin menuju Larui atau Loka sudah tidak bisa melalui jalur itu," bebernya.

Jalan yang dicor warga tersebut merupakan ruas Batu Putih-Porehu. Banyak pihak yang tergerak membantu termasuk pengguna jalan, tokoh masyarakat maupun politik baik berupa uang, semen, pasir hingga papan.

Baca Juga: Pemkab Kolaka Utara Ajak Masyarakat Budayakan Konsumsi Coklat

"Parah sekali dan sudah sering warga jatuh hingga patah tulang," ungkapnya.

Kata dia, aspirasi itu kerap disampaikan ke DPRD hingga PUPR Sulawesi Tenggara tetapi tidak ada realisasi hingga saat ini. Janji terbaru dilontarkan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas namun juga belum ada tanda-tanda realisasi.  

"Semoga dianggarkan pada perubahan atau tahun depan. Kalau memang pemprov tidak sanggup baiknya dialihkan saja statusnya menjadi jalan kabupaten atau negara supaya nasib jalan ini tidak terkatung-katung," pinta Buhari.

Akibat jalan rusak, masyarakat Kecamatan Tolala harus menghabiskan jarak tempuh dua kali lipat jika ingin ke Porehu dengan melalui Desa Lelewawo, Tinuna dan Tanggaruru. Tidak hanya itu, kondisi infrastruktur juga membuat biaya transportasi kebutuhan pokok dan lainnya juga melonjak 15-20 persen dari harga normal yang ditetapkan. (A)

Penulis: Muh Risal H

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS