Job Fit Pejabat Esalon II Muna, Antara Kebutuhan Organisasi atau Kepentingan Politik

Sunaryo, telisik indonesia

Sabtu, 30 Maret 2024

0 dilihat

Plt Bupati Muna, Bachrun Labuta dan pengamat politik, La Husen Zuada. Foto: Ist.

MUNA, TELISIK.ID - Pemerintah Daerah (Pemda) Muna masih ngotot melaksanakan job fit terhadap pejabat esalon II. Padahal, pada saat job fit 8 Maret lalu, tidak diakui legalitasnya, lantaran tidak mendapatkan persetujuan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kini, Pemda kembali akan melaksanakan uji kompetensi (Ukom) ulang terhadap puluhan pejabat esalon II itu. Persetujuan Kemendagri yang menjadi kendala, sudah dikantongi.

Nah, menjadi pertanyaan besar publik, apakah pelaksanaan job fit itu untuk kebutuhan organisasi atau kepentingan politik Plt Bupati Muna yang akan maju bertarung di Pilkada 27 November mendatang. Job fit dijadikan sebagai pintu masuk untuk melakukan mutasi dan rotasi pejabat.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, Akhmad Yani Biku mengaku, bila job fit dilakukan untuk kebutuhan organisasi. Sebab, saat ini ada enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong pejabatnya.

Adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BPKSDM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, asisten I, II dan staf ahli.

Baca Juga: 33 Pejabat Esalon II Muna Ikuti Job Fit Ulang

"Job fit itu untuk kepentingan organisasi, sekaligus penataan birokrasi," tegas Akhmad Yani Biku, Sabtu (30/3/2024).

Untuk job fit ulang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Job fit telah dilakukan dengan menggandeng tim asessmen dari Universitas Haluoleo (UHO) Kendari.

Plt Bupati Muna, Bachrun Labuta menerangkan, job fit dilakukan untuk mengukur kemampuan para pejabat, sehingga ketika ditempatkan di satuan kerja, dapat memahami tupoksinya masing-masing.

"Dari job fit, kita sudah bisa ketahui kemampuan mereka," timpalnya.

Sementara itu, Pengamat Politik, La Husen Zuada mengatakan, pelaksanaan job fit dalam rangka mutasi dan rotasi pejabat hal yang biasa sepanjang untuk pembinaan karir birokrasi dan efektifitas organisasi.

Baca Juga: Job Fit Pejabat Esalon II Muna Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

Namun, apakah akan berkorelasi dengan kepentingan politik Plt bupati, harus dilihat lagi.

Misalnya, setelah dilakukan mutasi dan rotasi, kinerja birokrasi semakin baik, maka akan menaikkan citra Plt bupati. Sebaliknya, jika dinilai gagal dalam meningkatkan kinerja organisasi akan menurunkan kepercayaan publik.

"Tinggal dilihat saja nanti. Tour of duty dan tour of area dalam organisasi itu adalah keniscayaan," ungkapnya. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS