Jokowi Diminta Berani di KTT OKI Lawan Kebiadaban Israel dan Merdekakan Palestina

Baca Juga: Polda Metro Jaya Kerahkan 1019 Personel Amankan Piala Dunia U-17 di JIS, Penonton Disediakan Bus Gratis

Latar belakang dibentuknya OKI ini, menurut HNW, perlu terus diingatkan kepada negara-negara anggotanya, sehingga dengan berkelanjutannya penjajahan Israel dan kejahatan perangnya atas Palestina/Gaza, yang makin menjauhkan dari realisasi cita-cita membantu Palestina merdeka.

HNW menilai, negara-negara OKI yang sudah terlanjur melakukan normalisasi dengan Israel bisa diarahkan untuk melakukan langkah politik dengan menarik duta besarnya, atau mengusir Duta Besar Israel di negaranya.

“Atau memutuskan hubungan diplomatik dengan negara penjajah Israel, karena normalisasi yang dilakukan itu kembali terbukti tidak memberikan manfaat bagi realisasi tujuan berdirinya OKI, yaitu Palestina Merdeka,” tuturnya.

Jokowi pun diharapkan semakin menguatkan diplomasi dengan memastikan kepala-kepala negara OKI dapat bersatu padu untuk segera hentikan genosida Israel. Selain itu, membuka perbatasan Gaza, maksimalkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, dan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.

Lebih baik lagi, menurut HNW, bila Indonesia memelopori menjalin kerja sama yang intensif dengan negara-negara seperti Bolivia, Cile, Kolombia, dan Afrika Selatan yang memutus hubungan diplomatik atau menarik duta besar mereka dari Israel.

Beberapa negara OKI telah mengambil sikap tegas mengoreksi hubungan mereka dengan Israel, seperti Turki, Jordania, dan Bahrain yang bukan hanya menarik duta besarnya, tetapi juga menghentikan kerja sama ekonomi dengan Israel.

HNW meyakini upaya-upaya tersebut bisa lebih efektif. “Tentu akan efektif untuk mengkoreksi berkelanjutannya kejahatan penjajahan Israel, menghentikan tragedi kemanusiaan dan holocaust di Gaza, dan akan berdampak pada kemungkinan mendekatkan realisasi tujuan dari berdirinya OKI yaitu Palestina merdeka,” jelasnya.

Sebagai kilas balik, Jokowi pernah menyampaikan seruan untuk memboikot produk Israel saat KTT OKI di Jakarta pada 2016. HNW berharap seruan boikot ekonomi ini perlu disuarakan kembali dan dikonkretkan menjadi keputusan KTT OKI.

HNW meminta Jokowi mengawali sikap untuk menghentikan kerja sama ekonomi atau ekspor-impor dengan Israel yang masih berjalan hingga saat ini.

“Akan efektif juga untuk menghentikan penjajahan Israel dan merdekanya Palestina kalau negara-negara penghasil minyak dan gas tidak lagi mengekspor minyak dan gasnya ke Israel,” jelasnya.

Menyinggung serangan membabi buta Israel yang menyasar markas tentara penjaga perdamaian Indonesia di Libanon dan Rumah Sakit Indonesia di Gaza dengan korban semuanya adalah warga sipil, HNW menuding sebagai tindakan biadab.

“Itu semua dilakukan Israel dengan alasan yang dibuat-buat sendiri oleh Israel untuk membenarkan tindakan biadab mereka bahwa RS Indonesia di Gaza berdiri di atas terowongan Hamas,” tegasnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya telah mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Komisi Fatwa MUI merekomendasikan umat Islam untuk menghindari transaksi produk yang terafiliasi Israel atau mendukung agresi Israel di Palestina.

“Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafilitasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

Tindakan memboikot produk Israel di Indonesia, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, menilai ada dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari gerakan ini.

Dalam jangka pendek, menurut Rizal, tentu akan memengaruhi produksi produk-produk itu. “Lebih jauh lagi produktivitas dari industri pada produk-produk ini akan tertekan, sebesar tekanan konsumsi yang menurun,” jelas Rizal.

Karena itu, kata Rizal, dampaknya hanya sesaat selama perang berlangsung. Pasca perang, kondisi secara perlahan akan kembali seperti semula. Sentimen masyarakat atas kekejaman Israel sangat mempengaruhi konsumsi produk-produk yang mendukung Israel.

Baca Juga: Surya Paloh Sebut Negara Dimanfaatkan Kaum Terpelajar, Gibran Tegaskan Tak Ada Perubahan Kebijakan

“Artinya sentimen ini sangat bergantung dengan lamanya perang berlangsung,” ujarnya.

Gerakan boikot produk Israel juga ramai didengungkan di berbagai media sosial. Warganet di media sosial X (sebelumnya bernama Twitter) misalnya, ramai-ramai memboikot produk-produk yang dianggap mendukung Israel. Salah satunya Danone.

Tagar TolakDanoneAqua sempat trending di media sosial X kemarin karena diduga pro-Israel. Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin, menyebut Danone adalah perusahaan publik yang beroperasi di 120 negara.

“Sebagai entitas swasta, Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik apa pun. Danone tidak memiliki pabrik dan tidak beroperasi di Israel,” kata Arif, Sabtu (11/11/2023) malam.

Danone di Indonesia, sebut Arif, memiliki 25 pabrik dengan 13.000 karyawan dan melayani lebih dari 1 juta pedagang di seluruh tanah air. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS