Jokowi Respons Warga NU Temui Presiden Israel Isaac Herzog dan PBNU Minta Maaf

Sikap Indonesia terhadap Palestina dan Israel, kata Jokowi, sudah jelas yang didasarkan pada konstitusi sebagaimana disebutkan di Pembukaan UUD 1945.

Baca Juga: 280 Orang Berebut Kursi Pimpinan KPK, Sudirman Said dan Novel Baswedan hingga Komisioner KPK

Dia menegaskan, Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Itu yang terus kita pegang,” ujar Jokowi.

Kunjungan lima orang Nahdliyin yang menemui Presiden Israel, Isaac Herzog, itu membuat malu para pengurus PBNU.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyatakan permohonan maaf atas tindakan para Nahdliyin tersebut.

“Saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana,” kata Gus Yahya saat konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa siang.

Gus Yahya memastikan kunjungan kelima kadernya itu tidak berdasarkan mandat maupun konsolidasi secara kelembagaan. Hal itu diketahui setelah dilakukan pendalaman terkait motif kunjungan.

Kakak dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas itu menilai, kunjungan lima orang Nahdliyin menemui Presiden Herzog sebagai tindakan tidak etis di tengah sentimen masyarakat pada agresi Israel ke Gaza, Palestina.

Mereka yang berangkat ke Israel, menurut Gus Yahya, sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, dan tidak ada pembicaraan kelembagaan.

“Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga,” tegasnya.

Gus Yahya sangat menyesalkan kejadian itu. Dia menjelaskan, pihaknya senantiasa mengatasnamakan dan berkonsolidasi dengan lembaga atau PBNU ketika melakukan kerja sama di dalam negeri maupun internasional.

Baca Juga: BBM Solar Campur Sawit Bakal Diedarkan 2025

Aturan atau ketetapan itu, kata Gus Yahya, sudah sangat lama diberlakukan sejak periode kepengurusan PBNU sebelumnya. Termasuk jika ada pengurus di daerah yang hendak mengundang pejabat di tingkat nasional juga harus melalui PBNU.

“Maka semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut, bukan engagement kelembagaan dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab,” jelas Gus Yahya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menilai kunjungan lima orang Nahdliyin menemui Presiden Herzog di Israel adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Dia menegaskan bahwa NU berada di barisan depan mengutuk serangan Israel terhadap Palestina.

“Kelima orang tersebut tidak mendapat mandat PBNU dan juga tidak pernah meminta izin ke PBNU,” tegas Gus Ipul, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era Presiden SBY.

Jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, kata Gus Ipul, tidak menutup kemungkinan kelima orang Nahdliyin itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga. (B)

Reporter: Mustaqim

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS