Kebijakan Wali Kota Kendari Dianggap Anti Rakyat Miskin
Kardin, telisik indonesia
Jumat, 10 April 2020
0 dilihat
Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar. Foto: Kardin/Telisik
" Itu konyol dan tanpa pendalaman. Tidak berpihak dan anti pada masyarakat miskin yang hanya berharap pada upah atau pendapatan harian. "
KENDARI, TELISIK.ID - Anggota Dewan menilai kebijakan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir terkait tinggal di rumah saja selama tiga hari ke depan guna mencegah penyebaran COVID-19 tergesa-gesa.
Anggota Komisi III DPRD Kendari, La Ode Ashar, mengatakan, tidak selayaknya Sulkarnain Kadir mengambil langkah kebijakan tersebut yang dinilainya tidak mementingkan masyarakat miskin.
"Itu konyol dan tanpa pendalaman. Tidak berpihak dan anti pada masyarakat miskin yang hanya berharap pada upah atau pendapatan harian," papar Ashar, Jumat (10/4/2020).
Baca juga: Perlindungan Tenaga Medis dan Penyaluran Sembako Harus Dipercepat
Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan, tidak ada jaminan selama tiga hari tanpa aktivitas, wabah COVID-19 bisa terputus penyebarannya.
"Menurut saya, wali kota lebih mementingkan segelintir orang dan tidak punya kepekaan terhadap warga miskin," cetusnya.
Terlebih, katanya, sebentar lagi masyarakat menghadapi bulan suci Ramadan yang pastinya warga Kota Kendari yang termasuk kelas menengah ke bawah membutuhkan upah untuk persiapan tersebut.
Baca juga: Hugua: Jangan Tunggu Banyak Korban Baru Ambil Langkah
"Warga miskin kota juga manusia dan bagi umat muslim, bulan suci adalah bulan penuh berkah, bagaimana mereka bisa melaksanakan ibadah puasa jika tidak mencari nafkah," urainya.
Terlebih, munculnya kebijakan Wali Kota Kendari tersebut menimbulkan kepanikan di masyarakat yang pada akhirnya pusat-pusat perbelanjaan dipadati pembeli dan melanggar social distancing dan physical distancing karena menimbulkan kerumunan akibat panic buying.
"Soal jaga jarak itu jadi terabaikan dan justru di saat bersamaan sudah barang tentu potensi penyebaran sangat tinggi. Akhirnya tujuan memutus mata rantai virus sudah pasti tidak terwujud," jelasnya.
Baca juga: Bertambah 8 Kasus, Total Positif COVID-19 di Kendari Jadi 12 Orang
Katanya, penyebaran COVID-19 haruslah disikapi secara nasional dengan mengikuti anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Juga terus mengedukasi masyarakat yang belum paham tentang cara mengantisipasi pandemi COVID-19.
"Bukan dengan cara membuat masyarakat panik akibat disuruh tinggal di rumah tanpa diberi bantuan logistik, terlebih untuk masyarakat miskin," pungkasnya.
Reporter: Kardin
Editor: Rani
