Kejati Sultra Terima SPDP Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Azimut 43 Atlantis
Sigit Purnomo, telisik indonesia
Senin, 03 Maret 2025
0 dilihat
Kejati Sultra telah menerima SPDP dari Polda Sultra terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Azimut 43 Atlantis. Foto: Ist.
" Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polda Sultra terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Azimut 43 Atlantis "

KENDARI, TELISIK.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polda Sultra terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Azimut 43 Atlantis.
Kepastian ini diperoleh melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sultra, Dody, saat dihubungi melalui telepon seluler pada Selasa (3/3/2025). "Kejati Sultra sudah terima SPDP-nya," ujarnya singkat.
Setelah SPDP, penyidik Polda Sultra selanjutnya akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sultra dalam tahap pertama.
Baca Juga: ASR-Hugua Fokus Kerja 100 Hari Pertama, Ini Misi Besar Segera Dijalankan
Kejati Sultra akan menunjuk jaksa untuk berkoordinasi dengan penyidik polda hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan.
"Jika SPDP sudah dikirim ke kejaksaan, maka Kepala Kejaksaan Tinggi akan menunjuk jaksa P16 untuk mengikuti proses penyidikan hingga pelimpahan tahap satu," jelas Dody.
Sementara itu, Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sultra, AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 6 Februari 2025.
"Status kasus ini telah kami tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, serta hasil audit investigasi awal dari BPKP," ungkap Ario.
Sejauh ini penyidik Polda Sultra telah memeriksa 23 saksi dan telah bersurat ke BPKP untuk meminta perhitungan pasti kerugian negara akibat dugaan korupsi pengadaan kapal Azimut 43 Atlantis.
Baca Juga: Masyarakat di Sultra Tunggak Pajak Kendaraan Rp 3 Miliar, Bapenda Sulit Terapkan Sanksi
"Kami masih mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak terkait. Kami tidak bisa sembarangan menetapkan tersangka sebelum ada hasil audit yang memastikan adanya unsur pidana dalam penyalahgunaan anggaran ini," tegas Ario.
Diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar Azimut 43 Atlantis dilaporkan ke Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra.
Kapal tersebut merupakan pengadaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dengan anggaran sebesar Rp 9,98 miliar yang bersumber dari APBD Sultra. (B)
Penulis: Sigit Purnomo
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS