Kesbangpol Ungkap Stabilisasi Indeks Demokrasi Sulawesi Tenggara Meningkat

Aris Mantobua, telisik indonesia

Kamis, 19 Mei 2022

0 dilihat

Kesbangpol Sulawesi Tenggara menilai stabilisasi indeks demokrasi mengalami peningkatan. Foto: Ist

KENDARI, TELISIK.ID - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tenggara, sosialisasikan penghitungan ideks demokrasi Indonesia (IDI) sebagai metode yang baru, guna mewujudkan stabilitas politik di daerah dan nasional tetap terjaga.

Ideks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan arahan dan bentuk penegasan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMD 2020-2024 dan Surat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Nomor B-206/DN.00.00/12/2021 tentang hal penyesuaian Pokja IDI provinsi dan sosialisasi indeks demokrasi Indonesia metode baru.

Kepala Kesbangpol Sulawesi Tenggara, Syahruddin Nurdin mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia guna meningkatkan pemahaman tentang peningkatan demokrasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Pihaknya akan terus memberikan pemahaman kepada perwakilan Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi dan pihak lainnya guna mengetahui indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang terjadi sekarang ini.

Terwujudnya penguatan demokrasi yang ada di Sulawesi Tenggara serta nasional pada dasarnya dibutuhkan kebersamaan dan dukungan oleh masing-masing tim Pokja.  

"Kerja sama tersebut sudah tertera melalui surat keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2022 tentang pembentukan kelompok kerja indeks demokrasi Indonesia Sulawesi Tenggara," ucapnya  Kamis (18/5/2022).

Pokja dimaksud diformalkan melalui keputusan gubernur sehingga ditindak lanjuti oleh OPD yang membidangi dalam hal ini adalah Kesbangpol Sulawesi Tenggara.

Tercatat dalam penghitungan metode baru, capaian IDI Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebesar 70,71 persen dengan kategori sedang.  Di Tahun 2020 mengalami kenaikan 73,78 persen dengan kategori sedang. Hal tersebut membawa Sulawesi Tenggara berada pada peringkat ke-20 nasional, dan tahun 2020 meningkat menjadi peringkat ke-17 dalam indeks demokrasi nasional.

Terwujudnya stabilitas politik di daerah, berkaitan dengan kegiatan kelompok kerja indeks demokrasi Indonesia dapat diintegrasikan dan disinergikan, dengan kegiatan forum-forum resmi yang ada di daerah mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, provinsi, hingga nasional.

Syahruddin Nurdin menuturkan, pihaknya akan terus berusaha agar sistem peningkatan demokrasi di Sulawesi Tenggara dan NKRI terus meningkat, yang tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif oleh berbagai stakeholder di tingkat daerah, provinsi maupun nasional.

Selain itu, untuk mewujudkan stabilitas politik di daerah serta membangun sinergi semua elemen bangsa  dalam rangka meningkatkan perkembangan demokrasi ke arah yang lebih positif.

Salah seorang warga Kota Kendari  Muh Syahreal mengharapakan, pesta demokrasi tahun 2024 nanti kiranya tidak memecah belah bangsa.

Baca Juga: Agenda di Kendari, Wapres Ma'ruf Amin Serahkan Bantuan ke Penyadang Disabilitas

Tentu kejadian pesta demokrasi di tahun 2019 menjadi patokan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Apalagi politik sekarang terkadang ada disangkut pautkan dengan agama.

"Semoga Kesbangpol bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tingkat dari demokrasi di Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara bisa terus meningkat seiring dengan perkembangan waktu," harapnya.

Sementara itu, Ketua BEM FISIP UHO, La Ode Muh Yamin mengatakan, harapan besar tentu kepada pihak Kesbangpol guna stabilisasi demokrasi yang ada di Sulawesi Tenggara agar tetap terjaga.

"Kita paham bersama bahwa Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, maka dari itu stabilitas politik itu tergantung bagaimana bisa menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Secara umum di Indonesia  efek pembelahan pada masyarakat yang merupakan dampak dari politik tahun 2019 itu masih sangat terasa sampai saat ini. Perang ideologi misalnya sampai saat ini masih menjadi momok buruk bagi bagi masyarakat republik ini.

"Semua stakeholder terutama pemerintah harus menjadi penengah, mengambil tanggung jawab penuh terhadap beberapa permasalahan yang terjadi, guna melahirkan keadilan antara pihak satu dan pihak lain," terangnya.

Baca Juga: 100 Ton Minyak Goreng Bakal Mendarat di Sulawesi Tenggara Bulan Ini, Prioritas untuk UMKM

Yamin juga menuturkan, di tatanan regional khususnya Sulawesi Tenggara dalam beberapa bulan yang lalu terkait pembelahan antara suku masih sangat kental, di mana banyak demo masyarakat dari berbagai suku menuntut keadilan hak'hak budaya mereka, yang dinilai dilecehkan oleh oknum tertentu yang ingin membuat gaduh sehingga stabilitas politik di Sulawesi Tenggara itu terganggu.

Ditambah lagi ke depannya Sulawesi Trnggara akan mempunyai momen pemilu serentak, maka dari itu isu-isu politik sosialisai terhadap indeks demokrasi harus mulai digaungkan.

Kesbangpol Sultra diharapkan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mensosialisasikan perhitungan indeks demokrasi Indonesia. Pihaknya di BEM FISIP UHO mengaku, siap berkolaborasi dan terlibat dalam mewujudkan stabilitas politik di Sulawesi Tenggara.

"Kami yakin Kesbangpol bisa menjadi garda terdepan dalam menangani isu-isu yang dapat memecah bela masyarakat di bumi anoa yang kita cintai ini," pungkasnya. (A)

Penulis: Aris Mantobua

Editor: Kardin