Ketua DPRD Buton Selatan Sebut Manajemen ASN Mundur, 11 OPD Krisis Pejabat Definitif

Ali Iskandar Majid, telisik indonesia

Selasa, 02 Juni 2026

0 dilihat

Sekretaris Daerah Buton Selatan, La Ode Harwanto, menjawab pertanyaan awak media, Selasa (2/6/2026). Foto: Ali Iskandar Majid/telisik

BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendapat sorotan tajam dari pihak legislatif.  

Kelambanan eksekusi pengisian jabatan definitif pada belasan organisasi perangkat daerah (OPD) dituding menjadi pemicu utama rendahnya realisasi belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.

Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, secara blak-blakan mengkritik tata kelola birokrasi saat ini yang dinilainya mengalami kemunduran signifikan.  

Dodi menilai, fenomena menumpuknya pejabat pelaksana tugas (Plt) di berbagai dinas krusial menjadi indikator nyata mandeknya reformasi birokrasi di tubuh eksekutif.

Dodi mengungkapkan, saat ini terdapat kurang lebih 11 OPD yang masih dipimpin oleh pejabat sementara (Pjs).  

Pihak legislatif, kata Dodi, telah memberikan dukungan penuh dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 400 juta lebih untuk mempercepat proses assessment (penilaian kompetensi) guna menjaring pejabat definitif.

Baca Juga: Kinerja Moncer Sepanjang 2025, PT Vale Bagikan Dividen dan Perkuat Struktur Kepemimpinan

Namun, anggaran tersebut terkesan disia-siakan karena minimnya eksekusi.  

"Lambatnya pengisian jabatan ini berujung pada lumpuhnya penyerapan anggaran operasional dan pembangunan daerah," tegas Dodi, Selasa (2/6/2026).

Hingga memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi anggaran Kabupaten Buton Selatan tercatat baru menyentuh angka sekitar 31 persen.

Persentase tersebut didominasi oleh pengeluaran rutin, bukan pembangunan fisik yang menyentuh masyarakat.

"Manajemen ASN kita ini bukan melangkah ke yang maju. Pendapat pribadi saya, manajemen ASN kita ini semakin mundur banyaknya dinas yang di-Plt-kan," ujarnya.

Menanggapi rapor merah dari DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan, La Ode Harwanto, memastikan bahwa proses assessment untuk mendefinitifkan para kepala dinas tidak akan mandek lebih lama lagi karena dijadwalkan berjalan pada bulan ini.

"Tadi itu kan sudah dijelaskan oleh pihak BKPSDM bahwa insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni ini. Insya Allah bulan Juli sudah ada hasilnya," kata Harwanto.

Harwanto menepis anggapan bahwa banyaknya status Plt mengganggu kinerja pelayanan publik. Pihak eksekutif mengklaim penunjukan para pejabat sementara tersebut sudah melalui pertimbangan matang yang berbasis pada kompetensi individual.

Baca Juga: DPRD Buton Selatan Sentil Peletakan Batu Pertama Kantor Bupati Molor hingga Pertengahan Tahun

"Jadi yang kami tunjuk sebagai Plt itu kami yakini bahwa bisa melaksanakan tupoksi di OPD yang diampu meskipun hanya sebagai Plt," tambah Harwanto.

Kendati pihak eksekutif meyakini kapasitas para pejabat Plt mumpuni, publik kini menanti pembuktian di bulan Juli mendatang.  

Publik berharap pengisian jabatan definitif ini dapat segera mendongkrak serapan belanja modal yang saat ini masih memprihatinkan.

Adapun OPD di lingkup Pemkab Buton Selatan yang masih diisi oleh Plt di antaranya Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Permukiman dan Perumahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, serta Rumah Sakit Umum Daerah. (B)

Penulis: Ali Iskandar Majid

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS