Ketua DPRD Kendari Minta Pemkot Gunakan APBD untuk Program Prioritas Masyarakat
Laode Idris Syaputra, telisik indonesia
Selasa, 17 Juni 2025
0 dilihat
Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto ingatkan Pemkot gunakan APBD untuk masyarakat. Foto: Laode Idris Syaputra/Telisik.
" Beberapa sektor yang dinilai penting untuk diprioritaskan antara lain perbaikan jalan rusak, pemberdayaan UMKM, pengelolaan sampah dan pembangunan rumah layak huni "
KENDARI, TELISIK.ID - DPRD Kota Kendari meminta Pemerintah Kota Kendari agar tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan mega proyek yang dinilai kurang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto mengatakan, anggaran daerah sebaiknya difokuskan untuk program yang nyata dirasakan oleh warga, seperti penataan kota, penanganan banjir, perbaikan tempat wisata dan peningkatan fasilitas publik.
"Anggaran jangan diarahkan ke mega proyek. Masyarakat hanya membutuhkan kenyamanan, ruang publik dan fasilitas yang bisa mereka nikmati," ujar Inarto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/6/2025).
Ia menyarankan, Pemkot Kendari agar lebih bijak dalam menyusun program pembangunan berdasarkan postur APBD 2025 yang mencapai Rp 1,64 triliun. Beberapa sektor yang dinilai penting untuk diprioritaskan antara lain perbaikan jalan rusak, pemberdayaan UMKM, pengelolaan sampah dan pembangunan rumah layak huni.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Kendari 'Turun Gunung' Menangkan AJP-ASLI
Inarto menegaskan, pihaknya telah menyarankan kepada wali kota agar fokus pada perbaikan infrastruktur yang sudah ada, serta memaksimalkan konektivitas antar wilayah di Kota Kendari.
DPRD juga mencatat bahwa Pemkot Kendari masih memiliki beban utang yang cukup besar akibat defisit anggaran dan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintahan sebelumnya, yakni sebesar Rp 542,81 miliar. Namun, DPRD mengapresiasi langkah pemkot yang telah membayar utang sebesar Rp 88 miliar.
Baca Juga: DPRD Kota Kendari Minta Komitmen Pj Wali Kota Jaga Netralitas ASN Hadapi Pilkada 2024
"Inisiatif pemkot untuk mulai melunasi utang merupakan langkah positif. Jika bisa dilunasi Rp 100-150 miliar per tahun dengan perencanaan yang baik, maka masalah ini bisa segera diselesaikan," katanya.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD mendorong pemkot agar mengembangkan potensi wisata dan sumber pendapatan lainnya, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
"Persoalan utang tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita bisa meningkatkan PAD atau mencari solusi lain," tutup Inarto. (C)
Penulis: Laode Idris Syaputra
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
