Karut Marut dan Abai Kepedulian Kepada Rakyat

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 17 Mei 2026

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

WACANA Pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng subsidi Minyakita, merupakan sinyal akan karut marut kinerja Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Rencana kenaikan ini bukan sekadar fakta ekonomi negeri ini sedang ngos-ngosan, tetapi juga bukti Pemerintah tidak punya perencanaan matang menghadapi kondisi kemerosotan ekonomi yang semakin menyulitkan kehidupan masyarakat utamanya kelas bawah.

Tekanan dalam tata kelola ekonomi pangan dan energi domestik saat ini, memperlihatkan lemahnya pengendalian distribusi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Sehingga ketika harga Minyakita yang seharusnya bersubsidi atau dikendalikan oleh pemeringah tetapi di lapangan sudah tak sesuai dengan HET sebelum terjadi rencana kenaikan, maka kondisi ini menunjukkan adanya persoalan kinerja Pemerintah yang buruk seperti dalam pengawasan pasar, rantai distribusi, dan ketidakberdayaan menyelesaikan kemungkinan adanya permainan spekulan maupun perilaku penimbunan agar terjadinya kelangkaan sehingga membuat kepanikan di masyarakat.  

Jika kondisi ini terus terjadi, jelas memberatkan masyarakat bawah yang langsung terdampak karena daya beli mereka semakin tertekan. Harus diakui, sudah beberapa bulan ini, minyak goreng komersil harganya sudah melonjak tinggi hingga mencapai angka 45-55 ribu dalam kategori satuan liternya, kondisi ini telah menyebabkan kekecewaan publik terhadap pemerintah karena respons pemerintah yang minim, malah yang terjadi rencana menaikkan harga Minyakita.  

Ditengarai saat ini masyarakat akan merasakan pengeluaran anggaran rumah tangga semakin mahal, seperti telah terjadinya pelonjakan harga-harga kebutuhan pokok yang diprediksi semakin terbuka merangkak naik dengan berkelanjutan, bahkan diyakini Pemerintah juga memungkinkan menghadirkan kebijakan kenaikan harga lainnya seperti rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Juga: PSI Kehilangan Arah

Rencana Kenaikan Harga, Bukti Kegagalan Kinerja

Rencana Kenaikan HET Minyakita akan dinilai oleh publik sebagai kegagalan Zulhas sebagai Menko Pangan, ia dinilai tidak punya strategi menghadapi berbagai permasalahan terkait menstabilkan harga dalam pangan maupun kebutuhan pokok masyarakat. Kinerja buruk Zulhas telah merembes kepada kegagalan kinerja kementerian perdagangan, bahkan publik akan menganggap reshuffle terakhir Prabowo dengan menambah posisi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) bidang Pangan Hanif Faisol serasa percuma.

Patut diduga menghadirkan posisi Wamenko Bidang Pangan ditengarai karena Presiden Prabowo telah menyadari kegagalan Zulhas dalam kinerja sebagai Menko Pangan, hanya saja karena Zulhas adalah Ketua umum Partai (Partai Amanat Nasional/PAN), menyebabkan Prabowo bukan melakukan reshuffle terhadap Zulhas tetapi malah menguatkan posisi Zulhas dengan menghadirkan Hanif Faisol sebagai Wamenko Pangan. Keputusan ini sekaligus menjelaskan reshuffle kelima Presiden Prabowo bukan evaluasi atas kinerja, tetapi sekadar pembagian kekuasaan.

Baca Juga: Reshuffle, Komunikasi Politik dan Tabrakan Kereta

Kegagalan kinerja Menko Pangan berpengaruh terhadap klaim keerhasilan swasembada pangan yang dilakukan Pemerintah. Klaim swasembada pangan ditengarai bagi Pemerintah sekadar peningkatan produksi, tetapi dalam penilaian publik sekadar angka-angka saja yang disajikan kepada masyarakat, seolah itu adalah bukti keberhasilan kinerja pemerintah. Sayangnya, pemerintah abai dalam kinerja berupa kemampuan negara menjaga keterjangkauan harga dan distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat bahkan melakukan pengawasan terhadap distribusi.

Swasemba pangan yang disampaikan pemerintah, semestinya disadari bahwa ujiannya adalah dari sejauh mana pemerintah mampu mengendalikan harga bahan pokok strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula. Jika harga-harga terus naik tanpa pengawasan dan evaluasi yang benar dari pemerintah, malah kenaikan seolah direstui pemerintah dengan fakta barang produksi pemerintah seperti Minyakita juga dinaikkan. Publik akan menilai kinerja Pemerintah mengabaikan persoalan riil masyarakat, yakni stabilitas harga dan daya beli, kecuali sekadar keberhasilan angka-angka produksi yang melimpah sebagai narasi kesuksesan swasembada pangan eranya Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo terus berbicara soal kepentingan rakyat, perlindungan rakyat dan penguatan daya beli, tetapi di lapangan muncul kebijakan yang justru berpotensi membebani masyarakat, seperti wacana kenaikan HET Minyakita bahkan memungkinkan iuran BPJS. Patut diingat bahwa jika kebijakan tidak sensitif terus dihadirkan oleh Pemerintah, maka kondisi masyarakat yang akan terdampak besar, maka pemerintah akan dinilai gagal menghadirkan kepedulian terhadap kepentingan rakyat.  

Kegagalan Zulhas sebagai Menko Pangan telah memengaruhi persepsi publik akan klaim keberhasilan swasembada pangan Pemerintahan Prabowo. Jadi kinerja Zulhas yang tak becus tetapi tetap dipertahankan dengan dilakukan penguatan melalui Menko Pangan telah menghadirkan sentimen negatif publik terhadap Pemerintahan Prabowo, saat ini persepsi publik yang menguat adalah kondisi ekonomi Indonesia semakin melemah. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS