JAKARTA, TELISIK.ID - Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo di DPR-RI dinilai minim evaluasi Hak Asasi Manusia (HAM)
Penilaian tersebut disampaikan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri atas KontraS, Amnesty International Indonesia, HRWG, LBH Jakarta, Setara Institute, PBHI dan ICW.
Fatia Maulidiyanti dari KontraS menyayangkan minimnya evaluasi sektor penegakan HAM dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut.
Padahal, ada sejumlah persoalan yang berpeluang menjadi masalah bagi pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM ke depan.
"Pertama, pengaktifan pamswakarsa. Kami menilai kebijakan ini berpotensi melanggar HAM karena tidak ada kualifikasi yang jelas mengenai organisasi yang dapat dikukuhkan sebagai Pam Swakarsa," ujarnya kepada Telisik.id di Jakarta, Kamis (21/1/2021).
