Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Rajab Djinik bersama Lurah Pondambea saat mengecek Kali Kadia. Foto: Erni Yanti/Telisik
" Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Rajab Djinik, mendukung penegakan tata ruang kota yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari "
KENDARI, TELISIK.ID - DPRD Kota Kendari mendukung penataan Kota Kendari sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberi cerminan bersih dari kesemrawutan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Rajab Djinik. Dia juga mendukung penegakan tata ruang kota yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari.
"Karena kalau kita biarkan, akan membuat kumuh. Saya sering konsultasi saat studi banding di daerah lain, hanya Kota Kendari ini yang paling terpuruk," kata Rajab.
Rajab menyampaikan, hal tersebut menjadi cambuk untuk memperbaiki dan menanamkan kesadaran pada masyarakat.
Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengatakan, akan fokus melakukan penataan Kota Kendari. Foto: Ist.
"Jadi begini, kalau kita bicara soal UMKM, kita mendukung sekali UMKM tapi pada tempatnya. Di MTQ ini menjadi persoalan, mereka tidak disuruh berdagang di situ, lahan itu milik negara. Setelah itu mereka mengadu minta direlokasi, tidak bisa begitu," tegas Rajab.
Ia mengatakan, jika lokasi berjualan UMKM tidak melanggar tata ruang, dan pemerintah memungut retribusi sebagai PAD, maka pemerintah harus bertanggung jawab.
"Kalau memang mereka resmi di situ, maka pemerintah harus bertanggung jawab memberikan mereka lokasi yang baru. Tanggung jawab pemerintah mencarikan solusi yang terbaik untuk diberdayakan kembali, tapi yang legal bukan ilegal, supaya PAD-nya masuk ke pemda, karena PAD itulah yang digunakan untuk membangun kota ini," ungkap Rajab.
Ia menambahkan, pemerintah melakukan penertiban berdasarkan hukum dan aturan tata ruang yang berlaku.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Rajab Djinik mendukung penataan Kota Kendari. Foto: Erni Yanti/Telisik
"Pertanyaannya, apakah kemarin pedagang dipungut retribusi? Siapa yang pungut, berapa kebocoran yang ada di sana. Apakah itu bukan pungli? Artinya, pemerintah melakukan sesuatu bukan atas dasar suka tidak suka. Pemerintah melakukan penertiban itu berdasarkan hukum dan peraturan yang ada," tambahnya.
Rajab menuturkan, kebocoran PAD Kota Kendari diakibatkan oleh pemerintah yang tidak tegas terhadap pelanggaran tersebut. Para pedagang yang membangun lapak di trotoar atau di atas drainase tidak bisa dipungut retribusi karena itu melanggar aturan.
Ia juga membeberkan perbedaan penertiban pedagang Kali Kadia yang kemudian diberi solusi tempat, karena para pedagang Kali Kadia sebelumnya memiliki kontrak dengan pemerintah yang artinya PAD-nya masuk ke daerah.
"Pedagang MTQ tidak begitu, sekarang mereka minta lokasi tapi itu kembali ke kebijakan pemerintah mau bawa dimana mereka," tandasnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Rajab Djinik mengecek lokasi rawan banjir. Foto: Erni Yanti/Telisik
Sebelumnya Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup mengatakan, sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara tentu menjadi harapan bersama agar infrastruktur yang ada di Kota Kendari mencerminkan wajah Sulawesi Tenggara.
Melihat kondisi Kota Kendari saat ini, ia mengakui bahwa masih banyak hal-hal yang perlu untuk dibenahi dan ditingkatkan agar Kota Kendari benar-benar dapat dikatakan layak sebagai Ibu kota provinsi seperti kota-kota lainnya di Indonesia.
"Pembenahan infrastruktur seperti penataan drainase, taman dan lampu, penerangan jalan menjadi fokus utama saya dalam membangun Kota Kendari," kata Pj Wali Kota.
Dengan tata ruang dan ruang terbuka publik yang saat ini banyak disalahgunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima, menyebabkan kekumuhan dan kesemrawutan wajah kota.
Dengan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Kendari, Pj Wali Kota Kendari yakin penataan akan berjalan lancar.
"Untuk itu saya selaku pimpinan Kota Kendari mengharapkan support dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan dukungan-dukungan tersebut kita dapat melakukan pembenahan," terangnya. (B-Adv)
Erni Yanti, telisik indonesia
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
