KPU Kecewa Tak Dilibatkan Bahas Anggaran Pilkada oleh Pemkot Kendari
Kardin, telisik indonesia
Senin, 06 Februari 2023
0 dilihat
Kerua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh mengaku kecewa karena tak dilibatkan dalam penyusunan anggaran Pilkada 2024. Foto: Kardin/Telisik
" Anggaran Pilkada Kota Kendari di Pemilu 2024 mendatang mulai dibahas, bahkan KPU telah merinci kebutuhan sebesar Rp 65 miliar. Namun lagaknya KPU kecewa pada Pemkot karena tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran tersebut "
KENDARI, TELISIK.ID - Anggaran Pilkada Kota Kendari di Pemilu 2024 mendatang mulai dibahas, bahkan KPU telah merinci kebutuhan sebesar Rp 65 miliar. Namun lagaknya KPU kecewa pada Pemkot karena tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran tersebut.
Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh mengatakan, sejatinya anggaran Pilkada Kota Kendari merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Namun dalam penyusunan anggaran tahun 2023 KPU tidak dilibatkan.
"Baik itu prosedurnya, mapupun nilainya itu tanpa melibatkan kami. Sebenarnya awalnya itu KPU kecewa dengan pemerintah kota," beber Jumwal usai rapat dengan Komisi I DPRD Kendari, Senin (6/2/2023).
Baca Juga: Perkuat Kualitas Demokrasi dan Politik Gagasan dalam Hadapi Pemilu 2024
Ia mengungkapkan, jika dana Pilkada 2024 dianggarakan dalam dua tahun anggaran, yakni tahun 2023 dan 2024. Jumwal pun menekankan, agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena hal itu telah tertuang dalam Peraturan Mendagri untuk melibatkan KPU.
"Karena yang menggunakan anggaran itu adalah KPU. Jadi harus benar-benar melibatkan KPU," bebernya.
Jumwal mengaku, anggaran yang diusulkan sebanyak Rp 65 miliar, namun penyusunan saat itu masih menggunakan protab COVID-19. Peningkatan itu juga karena adanya penambahan anggaran badan ad hock, mulai dari PPK, PPS hingga KPPS.
"Kemudian adanya penambahan kecamatan dan kelurahan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari, Cornelius Padang mengatakan, pemkot telah sepakat bakal mendanai anggaran pilkada sesuai perintah Undang-Undang dan di tahun 2023 ini bakal dianggarkan sebanyak 40 persen dari total anggaran.
Cornelius mengaku, masih mengkoordinasikan bersama pihak terkait termasuk Pemprov Sulawesi Tenggara soal penyusunan anggaran pilkada, sebelum secara resmi bertemu dengan KPU Kendari untuk dibahas lebih jauh.
Ia mengaku belum membahas anggaran secara khusus bersama KPU Kota Kendari karena belum mengetahui pasti kapan tahapan pilkada dimulai.
Jika diikuti jadwal pemilu, berarti pilkada dimulai pada November 2024 dan jika ditarik satu tahun ke belakang, maka dimulainya tahapan pilkada pada November 2023.
Baca Juga: ASN dan Perangkat Desa di Muna Barat Diimbau Tak Terlibat Politik Praktis
"Yang ada sekarang baru tahapan pemilu, tapi tahapan pilkada belum keluar. Mungkin sekitar pertengahan tahun ini kita sudah finalkan soal anggaran. Memang kita belum bertemu secara khusus dengan KPU," kata Cornelius yang juga sebagai koordinator TAPD Kota Kendari, usai mengikuti rapat dengan Komisi I DPRD.
Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan menerangkan, pertemuan bersama Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Kesbangpol dan KPU yang difasilitasi Komisi I untuk menyamakan persepsi tentang alokasi anggaran, termasuk dana hibah.
"Kita simpulkan untuk duduk bersama TAPD dan KPU agar membicarakan besaran anggaran pilkada yang harus ditetapkan," ucapnya. (A)
Penulis: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
