Launching Posko Kawal Hak Pilih, Bawaslu Muna Barat Tekankan Hal Ini

Baca Juga: La Ode Darwin Dapat Dukungan PDIP Maju Pilkada Muna Barat

Untuk itu, ia menekankan agar tidak boleh ada satupun masyarakat yang hak pilihnya tidak terakomodir. Sehingga ia mengarahkan agar panwascam dan PKD untuk melakukan pengawasan mendekat.

Selain itu, sesuai dengan arahan ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara tahapan Pilkada saat ini berbeda dengan Pemilu, sebab dalam Pilkada ada pemantau yang secara suka rela yang memiliki hak suara sehingga diupayakan pengawas harus memiliki data yang valid, karena jika pengawas datanya tidak valid ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

"Sehingga hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan harus dipastikan betul," ujarnya, Rabu (26/6/2024).

Daftar pemilih yang dipastikan itu seperti TNI/Polri yang telah pensiun, penyandang disabilitas, masyarakat yang telah meninggal dikhawatirkan masuk sebagai daftar pemilih, dan tidak boleh ada masyarakat yang hak pilihnya diterlantarkan.

Baca Juga: Banyak Kepala OPD Tak Hadiri Rapat Paripurna RPJPD 2025-2045 Muna Barat

Sehingga jika ada kesalahan terjadi maka panwascam harus melakukan saran perbaikan di tingkat masing-masing, tetapi jika saran perbaikan tidak ditindak lanjuti sehingga masuk dalam kategori penanganan pelanggaran.

Selanjutnya, ia juga meminta panwascam agar untuk terus berkoordinasi agar setiap tahapan tidak boleh terlewatkan dari pengawasan.

Sementara itu, Ketua Panwascam Tiworo Tengah, Dedi Setiawan mengatakan, tentunya pihak panwascam akan melaksanakan sesuai yang diarahkan oleh Bawaslu dalam mengawasi pencoklitan yakni mengawal hak pilih masyarakat.

"Kami sebagai pengawas pemilu di kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan pada hari pemungutan suara 27 November mendatang, tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya karena terlewat pendataannya," pungkasnya. (B)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS