Lelang Jabatan Muna Barat Sesuai Aturan, Pj Bupati Penentu

Sunaryo, telisik indonesia

Minggu, 16 April 2023

0 dilihat

Pj Bupati Muna Barat, Bahri masih menunggu Pertek BKN untuk melantik pejabat esalon II hasil lelang. Foto l: Ist.

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat yang dilaksanakan Desember 2022 lalu, tinggal menunggu pelantikan.

Pj Bupati Muna Barat, Bahri menegaskan, proses tahapan administrasi hingga pengumuman hasil akhir telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tahapannya sudah sesuai aturan dan telah disetujui serta mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," tegas Bahri, Minggu (16/4/2023).

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menerangkan, pelaksanaan lelang dilakukam secara terbuka sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014, sehingga, siapapun dan dari manapun ASN yang memenuhi syarat, boleh ikut.

"Namanya lelang terbuka, bukan saja ASN dari Muna Barat yang bisa ikut, tetapi dari manapun bisa dengan catatan memenuhi syarat," ungkapnya.

Baca Juga: Nilai Hasil Seleksi Lelang Jabatan Eselon II Muna Diolah KASN

Dalam proses lelang pula tidak ada istilah permainan. Sebab, prosesnya difasilitasi oleh Biro SDM Polda Sulawesi Tenggara dengan melibatkan tim asessor dari Mabes Polri.

Kini, tahapan pelantikan masih menunggu persetujuan teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sesuai Perpres Nomor 116 Tahun 2022.

"Izin pelantikan telah disetujui Kemendagri. Perteknya juga telah diteken, tinggal saya ambil," ujarnya.

Jebolan STPDN 07 itu mengaku, pernah membuat pernyataan akan memprioritaskan ASN Muna Barat, namun, mutlak setelah proses perangkingan, 1,2 dan 3.

"Dari rangking itu, saya yang menentukan, satu orang entah dari Muna Barat atau dari luar," ungkapnya.

Baca Juga: Peserta Lelang Jabatan Eselon II Menanti Nilai Hasil Seleksi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Muna Barat, Uking Djassa mengapresiasi upaya Bahri untuk memproses pelantikan pejabat esalon II. Ia berharap pelantikan dapat dilakukan secepatnya, sehingga jabatan kosong bisa terisi.

"Jabatan kosong itu harus segera diisi sesuai mekanisme dan peraturan, jangan mundur lagi. Kita pahami, tertundanya pelantikan, karena sesuatu hal," ujarnya.

Adapun 9 JPTP yang dilelang adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Sekwan dan Badan Kesbangpol. (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS