Mantan Sekda Sebut Pelantikan ASN Ilegal, Pj Bupati Buton Selatan: Sudah Ada Izin Kemendagri
Ali Iskandar Majid, telisik indonesia
Rabu, 19 Februari 2025
0 dilihat
Mantan Sekda Buton Selatan yang kini demosi menjadi staf Analis Sekretariat Daerah, La Ode Budiman. Foto: Ist.
" Pelantikan tertutup sejumlah ASN di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (18/2/2025), menimbulkan polemik di kalangan pemerintah daerah setempat "
BUTON SELATAN, TELISIK.ID – Pelantikan tertutup sejumlah ASN di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (18/2/2025), menimbulkan polemik di kalangan pemerintah daerah setempat.
La Ode Budiman, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Selatan, menyebut pelantikan yang dilakukan oleh Pj Bupati, Muhammad Ridwan Badallah, adalah ilegal.
Informasi yang dihimpun oleh telisik.id, La Ode Budiman yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Buton Selatan didemosi menjadi staf Analis Sekretariat Daerah Buton Selatan.
Budiman kemudian digantikan oleh Jaudin sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekda Kabupaten Buton Selatan.
Budiman mengaku pihaknya belum memperoleh informasi terkait peraturan teknis (pertek) dan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pelantikan sejumlah ASN yang dilakukan secara tertutup oleh Ridwan Badallah.
Baca Juga: Masyarakat Adat Sempat Bersitegang, Pemkab Buton Hentikan Sementara Program PTSL di Desa Wabula Satu
Pelantikan yang digelar tanpa persetujuan yang sah dari Kemendagri, menurut Budiman, tergolong ilegal.
“Intinya ilegal karena tidak ada persetujuan,” tegas Budiman, Rabu (19/2/2025).
Budiman, bersama Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, berencana melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendagri pada hari yang sama.
“Saya bersama Ketua DPRD Buton Selatan akan berkoordinasi dengan BKN dan Kemendagri,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa jika terbukti pelantikan tersebut tidak memiliki pertek serta izin tertulis dari Kemendagri, maka pihak BKN berhak untuk membatalkan pelantikan ASN yang terlanjur dilakukan oleh Ridwan Badallah.
Budiman menilai pelantikan ASN yang dilakukan oleh Ridwan Badallah masih banyak yang belum memenuhi syarat yang diperlukan untuk sebuah pelantikan.
Budiman pun menyebut bahwa pelantikan ini akan berakhir dengan pembatalan, mirip dengan rotasi 66 pejabat yang dilakukan Ridwan Badallah pada awal masa jabatannya sebagai Pj Bupati Buton Selatan.
“Sama saja dengan awal masuknya Ridwan Badallah di Buton Selatan, bikin sensasi dan pada akhirnya dibatalkan juga, sepertinya akan terulang lagi hal yang sama,” tandasnya.
Kendati begitu, Ridwan Badallah yang dikonfirmasi beralasan bahwa pelantikan yang dilakukannya sudah didasarkan pertimbangan teknis dan izin dari Kemendagri.
Menurut Ridwan, sebagian besar pelantikan sudah mendapatkan persetujuan Kemendagri, dan 13 orang yang dilantik akan dievaluasi oleh bupati definitif yang akan menggantikannya.
“Sudah ada Pertek Kemendagri, dan dari persetujuan Kemendagri ada 13 orang. Nanti bupati definitif yang akan evaluasi kembali,” ungkap Ridwan saat dikonfirmasi melalui telepon.
Terkait penggeseran posisi Sekda Buton Selatan yang sebelumnya dijabat oleh La Ode Budiman, Ridwan menjelaskan bahwa tidak ada kesepahaman antara dirinya dan Budiman, terutama terkait masalah anggaran SPPD yang tidak terbayarkan.
Menurut Ridwan, hal itu disebabkan Budiman tidak menandatangani anggaran perjalanan dinas Pj Bupati sehingga ia merasa tidak dihormati.
“Padahal saya ini Pj Bupati, itu kan melawan pimpinan,” tegas Ridwan.
Ridwan juga menyinggung penggunaan anggota militer sebagai ajudan pribadi oleh Budiman, yang menurutnya tidak sesuai dengan peraturan.
Ia mengatakan bahwa idealnya seorang Sekda hanya boleh memakai ajudan yang berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), sehingga dapat bekerja secara profesional.
Selain itu, Ridwan juga mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Pj Bupati, terjadi kurang koordinasi antara dirinya dan Budiman dalam beberapa kegiatan Pemkab Buton Selatan yang seharusnya dipimpin oleh Pj Bupati, namun justru dipimpin oleh Sekda definitif.
Baca Juga: Harga Ikan di Pasar Karya Nugraha Baubau Kembali Normal Jelang Ramadan
Ridwan menyebut satu contoh adalah kegiatan kesehatan di Pulau Siompu. Menurut Ridwan, kegiatan ini seharusnya dibuka oleh dirinya. Namun, kenyataannya dibuka oleh Budiman, yang menurutnya merupakan tindakan yang melecehkan jabatan Pj Bupati.
“Sekda (La Ode Budiman) sengaja melarang kadis kesehatan untuk patuh ke bupati,” ungkap Ridwan.
Perihal rumor pembatalan pelantikan ASN Buton Selatan, Ridwan menyatakan bahwa itu merupakan kewenangan Bupati definitif Buton Selatan yang akan menjabat usai dilantik.
Diketahui bahwa masa jabatan Muhammad Ridwan Badallah sebagai Pj Bupati Buton Selatan akan berakhir pada Kamis (20/2/2025).
Sebelum masa jabatannya berakhir, Ridwan telah melantik 99 ASN di Buton Selatan secara tertutup, dengan 6 orang di antaranya berstatus non-job, termasuk La Ode Budiman yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Buton Selatan. (B)
Penulis: Ali Iskandar Majid
Editor: Mustaqim
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
