Mendagri Minta Bawaslu dan Polisi Tindak Tegas Pelanggar Pilkada

Rahmat Tunny, telisik indonesia

Selasa, 20 Oktober 2020

0 dilihat

Mendagri, Tito Karnavian Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Tahapan kampanye Pilkada serentak Tahun 2020 sudah memasuki hari ke 25 hingga Senin (20/10/2020).

Tercatat ada sejumlah dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran lain, seperti politik uang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhamad Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah untuk berani menindak tegas Paslon yang kedapatan melanggar ketentuan protokol kesehatan saat kampanye.

Selain kepada Bawaslu, Tito pun mengingatkan aparat kepolisian untuk juga melakukan penindakan tegas. Menurutnya, ada banyak peraturan yang bisa digunakan, mulai dari Undang-Undang (UU) Karantina Kesehatan hingga UU Wabah Penyakit Menular.

"Alhamdulillah, dalam 25 hari ini pelaksanaan kampanye relatif aman dari potensi konflik, ada 1-2 yang panas seperti di Donpu (Nusa Tenggara Barat), ada di NTT, kemudian di Banggai (Sulawesi Tengah) waktu itu, akan tetapi dapat dikendalikan," kata Tito dalam Webinar bertajuk Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10/2020).

Dikatakan Mendagri, pihaknya telah mendorong untuk Bawaslu dan Polri, jika ada pelanggaran yang dilakukan mohon untuk ditindak. Untuk itu, Mendagri mengajak para peserta dan penyelenggara untuk bahu membahu menjaga kualitas Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19.

Menurutnya, jika Pilkada ini berhasil terlaksana, maka Indonesia telah menciptakan sejarah baru.

"Kita jaga betul supaya Pemilu ini berkualitas dan dilaksanakan di tengah pandemi. Ini yang pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita adalah bagian dari sejarah ini, mungkin Pemilu yang selanjutnya tidak akan seperti ini," ucapnya.

Baca juga: KPU Muna Mulai Godok Logistik untuk Pilkada

Lebih jauh kata Tito, pihaknya mendorong rekan-rekan KPU daerah yang bertanggung jawab, betul-betul menunjukkan netralitas.

"Hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh pasangan calon," pintanya.

Begitu juga dengan Bawaslu, ia berharap, Bawaslu bisa mencegah tindak transaksional dalam Pilkada. Jika ada katanya, jangan ragu untuk menindak tegas.

"Saya juga mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, Kejaksaan, Saya sudah sampaikan juga kalau ada oknum yang berbuat demikian tindak tegas, untuk memberikan contoh kepada yang lain. Memberikan efek deteren (jera) kepada yang lain," ujarnya.

Jangan sampai katanya, pesta demokrasi menjadi pesta yaitu transaksional. Ketegasan menjadi kunci.

"Saya kira di samping itu adalah komitmen dari rekan-rekan jajaran KPU dan Bawaslu serta pengawasan yang ketat dan saya juga sudah minta kepada DKPP untuk tegas bertindak kepada penyelenggara yang melakukan pelanggaran, apalagi yang berhubungan transaksional untuk kemenangan," paparnya.

Peran Bawaslu sangat penting, karenanya yang harus dijaga oleh badan pengawas adalah jadi pihak netral. Sebab Bawaslu adalah pengawas yang sangat menentukan fair tidaknya sebuah pertandingan.

"Kalau pengawasnya netral, pengawasnya baik, maka akan dihormati dan disegani," pungkasnya. (C)

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Kardin