Menteri Tito Karnavian Mendadak ke Papua Atas Perintah Jokowi, Ada Apa?

M Risman Amin Boti, telisik indonesia

Senin, 06 September 2021

0 dilihat

Mendagri, Tito Karnavian. Foto : Repro kabar24.bisnis.com

JAKARTA, TELISIK.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, batal menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR bersama penyelenggara Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Menurutnya, Mendagri tak hadir lantaran ditugaskan Presiden Joko Widodo ke Papua untuk memantau sejumlah agenda.

Padahal dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Doli sudah mengungkapkan rencana rapat hari ini karena mengenai jadwal Pemilu Serentak, termasuk Pilpres 2024 akan segera diputuskan.

Namun, Doli juga menjelaskan, Tito sudah menyampaikan surat resmi kepada Komisi II bahwa pentingnya agenda, rapat tetap digelar dan mantan Kapolda Papua itu diwakili oleh jajarannya di Kemendagri.

"Saya perlu sampaikan, dalam rapat ini bahwa karena memang ada tugas yang diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan pengecekan persiapan PON di Papua dan juga sekaligus monitoring pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19," kata Doli dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).

Selain itu, kata Doli, Mendagri ke Papua dalam hal menampung aspirasi terkait penyusunan peraturan pemerintah hasil pasca sebagai tindak lanjut Undang-Undang Otsus Papua.

“Mendagri saat ini sedang berada di tanah Papua," ujarnya.

Akan tetapi, mengingat agenda rapat ini sangat penting, dalam rangka mendengarkan kesiapan penyelenggara terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Doli memutuskan untuk tetap melanjutkan agenda tersebut.

Baca juga: KPU Sebut Data Jokowi Muncul di Situs Pemilu Bukan Bocor, Tapi...

Baca juga: Ternyata Kecepatan Download Internet Indonesia Paling Rendah se-ASEAN

Sehingga, Komisi II bisa mengetahui hasil rapat-rapat dari tim kerja yang terdiri dari pemerintah, penyelenggara, dan DPR.

"Oleh karena itu, hari ini kita mendengarkan laporan dari hasil tim kerja, tentu yang saya kira sudah dirapihkan sesuai dengan kesepakatan kita oleh KPU. Jadi nanti kita akan dengarkan dari KPU, tambahan dari Bawaslu. Setelah itu kita akan bahas lebih lanjut dan proses pengambilan keputusan di tahap berikutnya," ujar dia.

Tapi karena rapat hari ini tidak dihadiri oleh Mendagri, maka terkait pengambilan keputusan akan dilakukan dalam rapat selanjutnya pada 16 September 2021.

Lebih lanjut, Doli meminta persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 dilakukan secara matang.

Pasalnya, ia mengingatkan bahwa Pemilu 2024 dilakukan secara serentak mulai dari Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Saya kira kita sama-sama paham bahwa di tahun 2024 itu adalah tahun politik, sepanjang tahun kita akan menggelar event politik, dan tentu saya kira itu bukan tahun yang mudah, dan itu juga akan bisa kita katakan (Pemilu 2024) punya kompleksivitas sangat tinggi," kata Doli.

Politisi Golkar itu juga mengatakan, karena alasan yang sangat kompleks itu, maka pihaknya beserta penyelenggara Pemilu perlu melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelum tahun 2024.

Mantan Ketua Umum KNPI ini juga menyinggung beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang, seperti desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu bentuk persiapan tersebut, kata Doli, pihaknya telah membentuk Tim Kerja Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP untuk membahas konsep dan desain Pemilu 2024. (C)

Reporter: M. Risman Amin Boti

Editor: Fitrah Nugraha