Merasa Aturan Terlalu Berat, Nelayan Ajak Duel Pegawai PPS Kendari
Thamrin Dalby, telisik indonesia
Jumat, 15 Desember 2023
0 dilihat
Salah seorang nelayan mengamuk dan membawa parang serta mengajak pegawai PPS Kendari untuk duel. Foto: Thamrin Dalby/Telisik
" Dengan membawa sebilah parang, seorang nelayan mencoba menerobos masuk dan mengajak untuk berduel pegawai Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari "
KENDARI, TELISIK.ID - Dengan membawa sebilah parang, seorang nelayan mencoba menerobos masuk dan mengajak untuk berduel pegawai Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari.
Hal ini terjadi saat ratusan nelayan mengadakan aksi unjuk rasa di kantor PPS Kendari dan para nelayan sedang berdialog di dalam ruangan, Kamis (14/12/2023).
Aksi tersebut dilakukan di belakang gedung ruang pertemuan Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Sambil mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya, ia memasuki ruangan pertemuan sambil berteriak.
"Kita sudah bayar kalian semua, terlalu banyak aturan," teriaknya.
Pria yang mengenakan kaos oblong berwarna gelap dan mengenakan celana pendek jeans, terus mengayunkan parangnya dan menebas pohon dan bunga di sekitar gedung.
Baca Juga: Ratusan Nelayan di Kota Kendari Demo Tolak Pungutan Pajak
"Kita ini sudah menderita, kita baku parang saja di sini," teriak pria tersebut.
Beruntung salah seorang rekan pria tersebut terus menghalau dan menggiringnya keluar gedung dan menjauh dari massa nelayan yang sedang berunjuk rasa, hingga tidak terjadi gesekan dengan massa lain.
Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, Muhammad Ansar, mengaku bahwa pemungutan pajak 5 persen paska produksi (PNBP) dinilai menyengsarakan para nelayan, dan membatasi ruang gerak nelayan dalam mencari ikan di laut.
Baca Juga: Tuntut Penembakan Nelayan hingga Tewas, Kerukunan Bajo Banting Meja saat Demo di DPRD Sulawesi Tenggara
Selain itu, aturan itu sudah tidak sesuai dengan pendapatan para nelayan, karena para nelayan masih melakukan penangkapan dengan menggunakan pelagis kecil.
Selain itu, ia meminta agar pihak Kepala PPS Kendari tidak memberlakukan PNBP di wilayah Sulawesi Tenggara.
Kepala PPS Kendari, Syahril Abd Rauf mengaku bahwa apa yang dituntut oleh para nelayan akan diteruskan ke pemerintah pusat. (A)
Penulis: Thamrin Dalby
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
