Merasa Berhak Ikut Lelang Jabatan Sekda, Tak Ada Pejabat yang Kotor Sebelum Putusan Inkrah

Sunaryo, telisik indonesia
Jumat, 17 September 2021
0 dilihat
Merasa Berhak Ikut Lelang Jabatan Sekda, Tak Ada Pejabat yang Kotor Sebelum Putusan Inkrah
Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke bersama Kadis PUPR, Edi Uga. Foto: Sunaryo/Telisik

" Rencana seleksi Sekretaris Daerah Muna menjadi ramai diperbincangkan di kalangan pimpinan organisasi perangkat daerah. "

MUNA, TELISIK.ID - Rencana seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Muna menjadi ramai diperbincangkan di kalangan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Apalagi, ketika Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Muna, LM Ruslan Ibu menyarankan pada para pejabat yang berniat mengikuti lelang jabatan Sekda, harus pandai-pandai mengintrospeksi diri. Artinya, bila merasa diri 'kotor' dalam pemerintahan, sebaiknya tidak usah mendaftarkan diri. Karena, nantinya akan merepotkan kepala daerah.

Pernyataan tersebut sontak mendapatkan reaksi dari Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sukarman Loke. Katanya, pernyataan 'kotor' tidak seharusnya dilontarkan sesama pejabat eselon II. Artinya, sepanjang dalam hukum belum ada putusan inkrah, seseorang belum bisa dikatakan 'kotor'.

"Menurut saya, bila belum inkrah, maka tetap bersih dari noda yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan," kata Sukarman, Jumat (17/9/2021).

Mantan Asisten II itu menjelaskan bahwa lelang jabatan Sekda tidak usah terlalu dipolemikkan. Siapapun Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi dengan catatan memenuhi syarat yang legal. Syarat yang dimaksud adalah pejabat eselon II, bergolongan IVc, telah mengikuti minimal Diklat Pim III dan mendapat izin dari pimpinan.

Baca juga: Komisi VII DPR RI Sambangi Mega Industri, Bupati: PT OSS dan PT VDNI Kurangi Pengangguran

Baca juga: Penyambungan Air Bersih 12 Desa di Muna Segera Terealisasi

"Kalau memenuhi syarat silahkan ikut. Jangan hanya suka menilai orang. Belum tentu yang menilai itu lebih bersih dari orang yang dinilai," ungkapnya.

Sementara itu, Kadis PUPR, Edi Uga mengatakan, persoalan bersih dan kotornya calon Sekda nantinya, semua tergantung penilaian masyarakat. Toh, track record masing-masing pejabat sudah ditahu, apakah bersih atau lebih kotor.

"Kita kembalikan ke masyarakat dan panitia seleksi yang menilai," timpalnya.

Sebagai ASN, ia pastikan akan mengikuti lelang jabatan Jenderal ASN itu. Tentunya, ia akan mendaftar bukan karena adanya bekingan, tetapi untuk mencari pengalaman dan memenuhi syarat.

"Kuncinya percaya diri. Siapapun memiliki kesempatan yang sama tanpa harus mengandalkan bekingan," tandasnya. (B)

Reporter: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali

Baca Juga