Ormas Paksa Minta THR Akan Ditindak, Pemuda Pancasila Ikut Jaga Kamtibmas

Reza Fahlefy, telisik indonesia

Selasa, 26 April 2022

0 dilihat

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi. Foto: Reza Fahlefy/Telisik

MEDAN, TELISIK.ID - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) akan menindak tegas terhadap organisasi kepemudaan (OKP) maupun ormas yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha dengan cara memaksa.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengakui itu kepada sejumlah awak media di ruangan kerjanya, Selasa (26/4/2022).

"Ormas atau OKP yang meminta THR dengan cara memaksa kepada masyarakat dan pengusaha akan kami tindak tegas, karena dinilai sebagai pemerasan atau pungutan liar (Pungli). Jadi tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap pengusaha atau masyarakat," tegas Hadi Wahyudi.

Menurut Hadi, Mabes Polri telah memerintahkan Polda dan Polres sejajaran untuk mengawasi, jangan sampai adanya permintaan THR dari ormas terhadap para pengusaha.

"Sudah ada perintah untuk mengawasi hal seperti ini. Jadi kita Polda Sumut siap mengawasi, bahkan menindak ormas yang coba-coba berulah untuk minta THR kepada pengusaha,” terangnya.

Baca Juga: Terbanyak di Indonesia, Jatim Target 300 Ribu Vaksin untuk Mudik Lebaran 2022

Untuk itu, Hadi meminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara agar melapor ke polisi apabila mendapatkan surat permintaan THR yang sifatnya memaksa dari kelompok manapun.

“Jangan takut untuk melapor, kita akan tindaklanjuti. Semoga Kamtibmas di Sumatera Utara tetap berjalan dan terjaga khususnya di saat perayaan idul fitri,” terang Hadi.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan, Amrizal SH MH mengaku akan menjaga Kamtibmas bersama pihak Polri, TNI dan pemerintah daerah setempat.

Baca Juga: Pasar Malam Diharap Bangkitkan Perekonomian Warga Konawe

"Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) sudah membuat aturan agar seluruh pengurus mendukung dan menjaga Kamtibmas. Kami mendukung kinerja Polri-TNI dan pemerintah," ungkapnya.

Selain itu, Amrizal mengatakan, Ketua MPN Pemuda Pancasila juga sudah mengeluarkan surat larangan meminta THR kepada pengusaha maupun masyarakat.

"Jadi, seluruh kader Pemuda Pancasila akan mematuhi itu. Untuk di Kota Medan, selama ini tidak pernah ada praktek meminta THR kepada pengusaha atau pun masyarakat. Kami lebih baik melakukan kegiatan sosial daripada meminta THR kepada masyarakat," terangnya. (B)

Reporter: Reza Fahlefy

Editor: Kardin