Parpol Nilai Enam Dapil di Muna Paripurna
Sunaryo, telisik indonesia
Senin, 20 September 2021
0 dilihat
Ketua DPC Hanura Muna, Irwan bersama Sekretaris Demokrat dan Ketua BSPN PDIP, La Ode Ismail Munajad. Foto: Sunaryo/Telisik
" Ketua DPC Hanura Muna, Irwan menilai perampingan Dapil dari enam menjadi empat tidak maksimal. Justru, dengan pengurangan itu akan merugikan keterwakilan pemilih. "
MUNA, TELISIK.ID - Wacana perampingan daerah pemilihan (Dapil) dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna, mendapat respon dari partai politik (Parpol).
Ketua DPC Hanura Muna, Irwan menilai perampingan Dapil dari enam menjadi empat tidak maksimal. Justru, dengan pengurangan itu akan merugikan keterwakilan pemilih.
Ia berpandangan, enam Dapil sangat tepat. Karena, fakta yang terjadi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu, dengan enam Dapil anggota DPRD yang lahir mewakili setiap wilayahnya.
Ia mencontohkan, di Dapil VI dari tujuh kursi, semua diisi oleh keterwakilan wilayah.
"Jadi menurut kami, enam Dapil sangat paripurna," kata Ketua Komisi III DPRD Muna itu, Senin (20/9/2021).
Baca juga: KPU Muna Godok Perampingan Dapil
Baca juga: Dua Dekade dan Respon Teguran Jokowi, Demokrat Sultra Gelar Lomba Mural
Sementara itu, Sekretaris DPC Demokrat Muna, Awal Jaya Bolombo menerangkan, rencana pengurangan Dapil dengan alasan gemuk sangat tidak rasional. Apalagi, bila membanding-bandingkan dengan daerah lain.
Menurutnya, Dapil di Muna sudah pas enam. Karena, selain telah memenuhi keterwakilan masyarakat, juga telah terbukti menghasilkan pemilihan yang berkulaitas dan berintegritas tanpa adanya kecurangan serta pemungutan suara ulang (PSU).
"Bila alasan enam gemuk, mending buat satu Dapil saja. Janganlah buat alasan yang tidak masuk akal," cibirnya.
Sementara itu, Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDIP Muna, La Ode Ismail Munajad tidak sepakat bila terjadi pengurangan Dapil, karena secara otomatis akan merugikan keterwakilan pemilih.
Dimana, ia mencontohkan, bila Dapil wilayah Muna Timur (Mutim) digabung dengan kecamatan terdekat, seperti Lohia, maka hampir dipastikan di wilayah seberang itu tidak akan ada lagi keterwakilan. Begitu juga, bila Kecamatan Napabalano dan Towea dijadikan satu Dapil dengan Kecamatan Katobu dan Batalaiworu.
"Saya pikir, tidak terlalu urgen untuk membahas pendapilan. Lebih bagus KPU fokus membenahi daftar pemilih tetap (DPT)," sarannya. (A)
Reporter: Sunaryo
Editor: Fitrah Nugraha
.jpg)
