Pejabat di Muna Barat Tak Paham Etika Birokrasi

Sunaryo, telisik indonesia

Rabu, 06 Juli 2022

0 dilihat

Pj Bupati Muna Barat, Bahri dan tokoh pemuda, La Ode Agus. Foto: Ist.

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Akhir-akhir ini ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat mempertontonkan sikap seoalah tak mampu menjaga etika dalam birokrasi.

Buktinya, pejabat sekelas kepala bagian (kabag) mematahkan apa yang dilakukan Pj bupati dalam rangka menata Muna Barat.

Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki sangat menyayangkan hal tersebut. Kata dia, ASN wajib menjaga etika pemerintahan. Kemudian, harus loyal terhadap atasan.

"Kita sebagai ASN wajib menjaga etika pemenerintahan dan menghargai serta menghormati sesama, terlebih atasan," kata Fajar, Rabu (6/7/2022).

La Ode Agus, salah satu tokoh pemuda Lawa Raya menilai, apa yang dilakukan oknum-oknum pejabat di Muna Barat adalah bukti mereka ingin membuat malu pemerintahan yang sementara dijalankan oleh Pj Bupati Bahri.

Baca Juga: Hari Otonomi Daerah Bakal Digelar di Konawe, Sekda Ungkap Alasannya

Pejabat-pejabat tersebut, menurut pelaku pemekaran Muna Barat itu, tidak bisa dibiarkan. Karena akan merusak marwah pemerintahan. Apalagi selama ini pejabat-pejabat itu jalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan atasan.  

"Pak Pj bupati sebaiknya menyekolahkan kembali pejabat-pejabat itu. Mereka tidak paham etika birokrasi dan tidak pantas menduduki jabatan," kata Agus.

Baca Juga: Di Bombana, HUT RI ke-77 Terpusat di Rumbia dengan Berbagai Lomba

Ketua Badan Pemuda Nusantara (Bapera) Muna Barat itu sangat mendukung langkah Pj bupati dalam menata birokrasi dan menertibkan aset-aset daerah. Ia menilai komentar pejabat yang berseliweran di media massa dan media sosial terkesan untuk mengaburkan persoalan yang ada di pemerintahan.

Sementara itu, Pj Bupati Muna Barat, Bahri tegas menyampaikan, ASN harus memahami tugas pokok dan fungsinya.  Kemudian, harus tunduk terhadap aturan dan loyal terhadap pimpinan. Ia pun tetap akan mengevaluasi kinerja para bawahannya.

"Harus satu ritme, artinya di Muna Barat harus satu komando agar proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif. Jangan buat yang aneh-aneh," pesannya. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Haerani Hambali