BAUBAU, TELISIK.ID - Pelapor kasus dugaan ijazah palsu milik Plt. Bupati Buton Selatan (Busel), H La Ode Arusani, di Polda Sultra, Ridwan Azali, mengaku kecewa dengan kinerja pihak kepolisian yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus tersebut. Padahal saat gelar perkara, tak satupun bukti yang membenarkan keaslian ijazah pengganti Agus Feisal Hidayat itu.

Baca Juga: Sidang Hikma Sanggala, IAIN Serahkan Bukti Perkara

"Sebagai pihak pelapor terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Plt. Bupati Busel, La Ode Arusani, jelas saya sangat kecewa dengan proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Sultra. Bagaimana tidak, bahwa dengan banyaknya alat bukti baik dokumen dan keterangan para saksi yang dikantongi oleh penyidik seharusnya sangat tidak beralasan untuk menghentikan kasus tersebut bahkan idealnya berkas perkaranya sudah bisa dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya diadili di pengadilan," tutur Ridwan Azali melalui rilis persnya, Selasa (17/12/2019).

Ia menilai ada keanehan yang dilakukan penyidik Polda Sultra dalam menerbitkan SP3 dengan alasan pokok kasus tersebut telah di-SP3 oleh Polres Mimika. Pasalnya, secara hukum sangat jelas sekali alasan itu tidak punya korelasi. Sebab proses hukum yang ditangani oleh Polres Mimika menyangkut soal tindak pidana pembuatan ijazah yang diduga palsu dengan terlapor, Reki Tafre.

Pihak kepolisian berdalih, fisik ijazah asli La Ode Arusani terbakar. Sehingga yang ada saat ini dokumen fisik yang telah difotocopy.