Kabupaten Muna Barat menerima penghargaan terbaik I Patriana Award tahun. Foto: Ist.
" Masuk dalam nominasi kabupaten/kota menjamin masyarakat dalam jaminan sosial, Pemda Muna Barat raih terbaik I dalam Patriana Award "
MUNA BARAT, TELISIK.ID - Masuk dalam nominasi kabupaten/kota menjamin masyarakat dalam jaminan sosial, Pemda Muna Barat raih terbaik I dalam Paritrana Award.
Dalam penerimaan penghargaan tersebut Pj Bupati Muna Barat turut hadir langsung yang dirangkaikan dengan malam puncak HUT Sulawesi Tenggara ke-59 yang diserahkan oleh Sekda Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, serta dihadiri BPJS Wilayah Sulawesi-Maluku.
Diketahui, Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha yakni perusahaan skala besar, menengah, usaha sektor layanan publik, dan usaha mikro.
Di mana pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial.
Pj Bupati Muna Barat memaparkan program jaminan sosial bagi masyarakat Muna Barat pada panitia Patriana Award, Swissbel Hotel, Kendari. Foto: Ist.
Sejak diselenggarakan untuk pertama kali pada tahun 2017, Paritrana Award memasuki tahun ke-6 pada tahun 2022 dengan periode penilaian dari Januari-Desember.
Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Nomor 707 Tahun 2022 tentang panitia penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari sekretaris daerah selaku ketua.
Selanjutnya Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara bersama Kepala Nakertrans Sulawesi Tenggara, unsur pengusaha, unsur serikat pekerja, ahli jaminan sosial, ahli ekonomi, ahli hukum, dan ahli kebijakan publik.
Menurut Ketua Panitia Paritrana, Asrun Lio dalam kepanitiaan Paritrana untuk meningkatkan partisipasi seluruh pemerintah daerah dan pelaku usaha, panitia tingkat pusat menetapkan beberapa ketentuan meliputi mekanisme pelaksanaan, susunan panitia tingkat provinsi, kategori penghargaan dan indikator penilaian.
Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri mengatakan, Kabupaten Muna Barat masuk salah satu nominator penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2023.
Proses wawancara pihak Pemda Muna Barat bersama panitia Patriana Award. Foto: Ist.
"Kemarin kami (pemda) memaparkan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada panitia pada 13 Februari 2023," ungkap Bahri, Selasa (9/5/2023).
Di mana dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu program strategis pemda yang termuat dalam rencana pembangunan Muna Barat.
Bahri katakan, program itu hadir dalam rangka mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan di Muna Barat, sebab berdasarkan data BPS jumlah angka kemiskinan 13,85% di tahun 2022 dari 13,96% di tahun 2021 atau 11.590 dengan jumlah kemiskinan ekstrem 2.416 atau 2,89%.
Untuk itu, dalam terobosan dan inovasi penurunan angka kemiskinan dengan menerapkan tiga langkah strategis yakni mengurangi beban kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Ia menyebut dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan memberikan BLT APBD kepada masyarakat miskin di lima kelurahan agar sama dengan masyarakat miskin di desa yang mendapatkan BLT dari Dana Desa.
Kemudian pemda melaksanakan pendidikan gratis bagi masyarakat dengan memastikan semua operasional pendidikan dibebankan pada APBD, serta memberikan jaminan sosial bagi masyarakat Muna Barat dengan jumlah 87.575.
Dalam jaminan sosial pemda membayarkan seluruh iuran kesehatan, sehingga masyarakat hanya menunjukkan KTP Muna Barat maka pelayanan kesehatan pada semua fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD) secara gratis dan pemda hadir menyediakan kelas III di RSUD Muna Barat secara gratis.
Selain itu, Pemda Muna Barat menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang tidak mendapat pelayanan BPJS kesehatan misalnya bayi baru lahir, ODGJ, disabilitas dan lain-lain.
"Dengan program BPJS Kesehatan semua masyarakat miskin dan miskin ektrem telah dijamin pelayanan kesehatan secara gratis," pungkasnya.
Selanjutnya, Pemda Muna Barat juga mendaftarkan seluruh masyarakat miskin berjumlah 13,85% kepada BPJS ketenagakerjaan sebagai pekerja rentan dengan mengikuti program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang sumber pendanaan berasal dari APBD yang diikuti sinergitas pendanaan dari Dana Desa dalam biaya APBDes sejumlah 140 orang pada 81 desa.
Selain masyarakat miskin, pemda juga memberikan perlindungan sosial kepada non ASN sejumlah 2002 orang yang tersebar pada 33 OPD yang ada di Kabupaten Muna Barat, dengan harapan non ASn merasa nyaman dalam melaksanakan tugas, karena seluruh risiko kecelakaan dan kematian telah dijamin oleh pemerintah.
Untuk itu, Pj Bupati Muna Barat berterimakasih kepada BPJS ketenagakerjaan yang telah memberikan penghargaan terbaik I pada Paritrana award kepada Kabupaten Muna Barat.
Pemda Muna Barat akan terus meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai APBD. Selain itu, Pemda terus berkomitmen menargetkan 20 ribu cakupan kepesertaan pekerja informal meskipun ditengah keterbatasan anggaran. (B-Adv)
Putri Wulandari, telisik indonesia
(5).jpg)
(4).jpg)
