Pendapatan Kota Kendari Tembus Rp 1,57 Triliun, DPRD Mulai Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Senin, 22 Juni 2026

0 dilihat

Capaian pendapatan Rp 1,57 triliun menjadi fokus pembahasan Raperda APBD Kendari Tahun 2025. Foto: Ist.

KENDARI, TELISIK.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Kendari, Senin (22/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto. Hadir dalam agenda itu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kota Kendari.

Pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD menjadi tahapan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025. Forum tersebut juga digunakan untuk mencermati capaian program, kondisi fiskal daerah, serta berbagai kewajiban yang masih harus diselesaikan pemerintah kota.

Baca Juga: Gaji Dosen STMIK Bina Bangsa Kendari Belum Dibayar, Kampus Pilih Siapkan Turnamen Voli dan Domino Rp 75 Juta

Dalam pemaparannya, Sekda Kota Kendari Amir Hasan menjelaskan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,57 triliun. Angka tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.570.028.610.419,93 dari target Rp1.713.070.105.520 atau terealisasi sebesar 92,26 persen,” ujar Amir Hasan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, dalam keterangan tertulis.

Capaian tersebut menunjukkan sebagian besar target pendapatan daerah berhasil direalisasikan sepanjang tahun anggaran 2025. Pendapatan itu menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dijalankan pemerintah kota.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rpn1,49 triliun atau 89,43 persen dari target Rp 1,67 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selain pendapatan dan belanja, pemerintah kota juga memaparkan kondisi pembiayaan daerah. Dalam laporan tersebut, realisasi pembiayaan neto tahun anggaran 2025 tercatat minus Rpn38,39 miliar atau hampir mencapai 100 persen dari target yang telah direncanakan sebelumnya.

Amir Hasan menjelaskan laporan keuangan yang disampaikan kepada DPRD merupakan gambaran umum kondisi fiskal Kota Kendari. Pembahasan lebih rinci akan dilakukan pada tahapan selanjutnya bersama masing-masing perangkat daerah sesuai bidang dan kewenangannya.

Dalam rapat itu turut dipaparkan posisi kewajiban atau utang Pemerintah Kota Kendari hingga 31 Desember 2025. Total utang daerah tercatat mencapai Rp 510,6 miliar.

Jumlah tersebut terdiri atas utang jangka pendek sebesar Rp 242,49 miliar. Komponen utang jangka pendek meliputi utang pegawai, utang jasa, serta berbagai kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Adapun utang jangka panjang tercatat sebesar Rp268,10 miliar. Kewajiban tersebut berasal dari pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk pokok pinjaman, bunga, dan biaya pengelolaan dana yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Meski masih memiliki kewajiban yang cukup besar, Pemerintah Kota Kendari menyatakan terus melakukan upaya penyelesaian utang secara bertahap. Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan keuangan daerah dan penyesuaian kemampuan fiskal pemerintah kota.

“Alhamdulillah sampai bulan Juni 2026 kami telah melunasi kewajiban Pemerintah Kota Kendari sebesar Rp 106.611.890.807,” ungkap Amir Hasan.

Pelunasan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban yang masih tersisa. Pemerintah kota juga terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan agar kondisi fiskal daerah tetap terjaga.

Baca Juga: Perjalanan Karir Dewi Rosaria Amin hingga Jabat Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tenggara

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 akan berlanjut pada tahap pembahasan teknis bersama perangkat daerah terkait.

DPRD bersama pemerintah kota akan mencermati seluruh laporan realisasi anggaran, kinerja program, serta penggunaan anggaran pada masing-masing OPD sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Muhammad Inarto, memimpin jalannya rapat pembahasan awal tersebut. Agenda itu menjadi pintu masuk bagi DPRD untuk menelaah secara menyeluruh kondisi keuangan daerah sekaligus memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD Kota Kendari. (D-Adv)

Penulis: Ahmad Jaelani

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS