Penetapan Pemenang Tender Pembangunan GOR Buton Diduga Curang

Baik yang tertuang pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP), Bab IV Lembar Data Pemilihan dan Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK). Atas dasar tersebut, PT SMC hanya melampirkan laporan keuangan, meliputi neraca, laporan rugi laba, daftar aset yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Dokumen tersebut telah diupload pada pengunggahan SPSE file company profile perusahaan pada lampiran Pajak Tahun 2021. Menurut PT SMC, Laporan keuangan sudah merupakan bagian dari laporan pajak tahunan.

"Dengan demikian alasan Pokja menggugurkan PT Sandi Multi Cipta tidak memiliki alasan yang benar atau tidak subtansi, serta untuk meyakinkan Pokja seharusnya melakukan klarifikasi," kata Pimpianan Cabang PT SMC, Gunardih Eshaya, Senin (18/04/2022).

Sehingga lanjut Gunardih, Pokja Pemilhan 047 atas tindakan tersebut dapat dikatakan telah melakukan Post Bidding. Yaitu, tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan  persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran, yang secara jelas telah dilarang.

Baca Juga: Saling Klaim Lahan Tambang, Dua Kolompok Warga Kolut Nyaris Bentrok

Pokja Pemilihan 047 juga dinilai tidak konsinten dengan model dokumen pemilihan (MDP) dan adendumnya yang telah ditetapkan dalam melakukan evaluasi Penawaran kepada PT MPU. Di mana dalam dokumen itu terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia untuk  pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar.

Syarat yang dimaksud adalah, memiliki kemampuan dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir). Untuk kualifikasi usaha menengah, pengelaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan yaitu SI012.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui aplikasi cek LPSE, pihaknya mendapatkan bahwa PT MPU hanya memiliki 1 pekerjaan di sub bidang klasifikasi yang sama (SI012). Yaitu pekerjaan pembangunan kolam renang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp 4.373.718.000,00.

Dengan demikian lanjut Gunardih, jika Pokja Pemilihan mengacu pada LDK tersebut maka PT MPU tidak memenuhi syarat dengan perhitungan 3 X NPt (Rp 4.373.718.000 x 3 = Rp 13.121.154.000), tidak mencapai KD sesuai HPS Rp 15.000.000.000.

Sedangkan, untuk pekerjaan lainnya berdasarkan aplikasi yang sama, pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan dengan SBU sub bidang Klasifikasi SI011 yaitu pekerjaan pembangunan Stadion Lakidende tahun 2021 dan SBU (bukan SBU Sub Kalsifikasi SI0012) untuk pekerjaan lainnya.

Anehnya lagi, saat dilakukan pengecekan kebenaran SBU milik PT MPU di server siki.pu.go.id. ditemukan SBU PT MPU dinyatakan tidak valid atau tidak ditemukan atau tidak berlaku atau masa berlaku telah habis atau belum melakukan perpanjang.

"Itu merupakan syarat wajib. Dengan demikian harusnya PT MPU digugurkan. Berbeda dengan pencarian SBU PT SMC dinyatakan sukses. SBU PT MPU masa berlakunya telah berakhir tanggal 28 Maret 2022 dan tidak dilakukan proses perpanjangn," tambahnya.

Atas dasar tersebut, Gunardih menilai Pokja Pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan salah satu penyedia untuk menggugurkan PT SMC. Oleh sebab itu, Gunardih meminta Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang dan menetapakan PT SMC sebagai pemenang tender.

"Karena tidak ada alasan untuk menggugurkan perusahaan kami," tutupnya.

Dalam paket pekerjaan tersebut, hanya terdapat dua penawar. Penawar terendah adalah PT SMC dengan nilai penawaran Rp 13.808.394.039 dan peringkat kedua PT MPU dengan nilai penawaran Rp 14.799.847.488. Pengumuman Pemenang Tender sudah dilaksanakan pada 14 April 2022 dan menetapkan PT MPU sebagai pemenang.

Baca Juga: Kurang 500 Jiwa Lagi, Jumlah Anggota DPRD Busel akan Naik 25 Kursi

Sekedar diketahui, sesuai Perpres Nomor 12/2021 tentang perubahan atas Perpres Nmor 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pasal 11 ayat 3 huruf a dan b berlakunya Permen PUPR Nomor 14/2020 sampai diterbitkannya PERKA LKPP.

Pada 31 Mei Tahun 2021 terbit PERKA LKPP Nomor 12/2021, sebagaiman dimaksud Pepres tersebut di atas, sehingga Permen PUPR Nomor 14/2020 sesuai Perpres Nomor 12/2021 tidak dijadikan lagi pedoman dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang termuat dalam PERKA LKPP Nomor 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada lampiran IV huruf B Model Dokumen Pemilihan.

Untuk persyaratan melampirkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, telah dihilangkan atau ditiadakan sehingga Penyedia tidak perlu lagi melampirkan Laporan Keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsAap dan pesan singkat (SMS), pihak Biro Layanan Pengadaan (BLK) Sultra, Haeruddin belum menjawab konfirmasi tim Telisik.id. (C)

Reporter: Deni Djohan

Editor: Kardin