Pengumuman PPPK Buton Selatan Dinilai Tak Transparan Soal 30 Persen Penilaian Daerah, DPD PSI Lapor Kaesang
Ali Iskandar Majid, telisik indonesia
Senin, 25 Desember 2023
0 dilihat
Ketua DPD PSI Buton Selatan Asis La Uto melaporkan kasus seleksi PPPK ke Ketum PSI Kaesang Pangarep pada acara kopdarwil di Kota Kendari. Foto: Ali Iskandar Majid/Telisik
" Merasa simpatik dengan keluh kesah para peserta selesksi PPPK 2023 yang dinilai kurang transparan di Kabupaten Buton Selatan. Membuat Ketua DPD PSI Buton Selatan mengaduhkan hal tersebut kepada Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep pada kunjungannya di Kota Kendari "
BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Merasa simpatik dengan keluh kesah para peserta selesksi PPPK 2023 yang dinilai kurang transparan di Kabupaten Buton Selatan. Membuat Ketua DPD PSI Buton Selatan mengaduhkan hal tersebut kepada Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep pada kunjungannya di Kota Kendari (23/12/2023) lalu.
Ketua DPD PSI Buton Selatan, Asis Lauto menerangkan, pihaknya menyerahkan langsung ke Kaesang terkait permasalah PPPK di daerahnya saat menghadiri giat kopi darat wilayah (Kopdarwil) PSI Sulawesi Tenggara
Kata Asis Lauto, pihaknya membawa amanah dari masyarakat Buton Selatan agar mendapat perhatian serius terkait perekrutan PPPK yang dinilai tidak transparan.
“Saya datang ke sini selain mengahadiri acara kopdarwil, saya juga menyampaikan terkait kondisi daerah di Buton Selatan,” ujar Asis Lauto saat ditemui di Swissbell Hotel Kendari.
Ia berharap, aspirasi masyarakat Buton Selatan dan amanah dari partai koalisi yang termuat dalam amplop coklat tersebut, bisa langsung mendapatkan tanggapan dari Ketum PSI, Kaesang Pangarep sekembalinya ke Jakarta.
Baca Juga: 113 Formasi PPPK di Muna Tak Terisi
Sementara itu, salah seorang peserta seleksi PPPK Buton Selatan yang dinyatakan tak lolos seleksi, Muslinat mengungkapkan, nilai yang diperoleh pada seleksi tergolong tinggi dan berpeluang lolos seleksi PPPK 2023.
“Setelah ujian seleksi selesai hasilnya otomatis keluar, saya mendapatkan skor 575,” ucap Muslinat seorang guru kelas yang mengabdi sudah 11 tahun tersebut saat dihubungi via seluler, Minggu (24/12/2023) malam.
Baca Juga: PPPK Konawe Kepulauan Segera Orientasi Online MOOC
Ia menyampaikan kekecewannya yang mendalam kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Buton Selatan, terhadap sistem penilaian seleksi PPPK yang dianggap kurang transparan dalam memberikan penjelasan terkait sistem penilian 70 persen dari pusat dan 30 persen daerah.
“Yang berkewenangan untuk menilai para peserta seleksi PPPK adalah BKD dan Dinas Pendidikan Buton Selatan, namun yang menjadi inti masalahnya tidak dijelaskan lebih lanjut tentang penilaian yang 30 persen dari daerah,” beber Muslinat.
Sampai saat ini Muslinat dan rekan-rekan seperjuang masih kecewa dengan sistem penilaian dan masih menunggu respon terkait konfirmasi dari pihak panitia seleksi (pansel) perihal penilaian 30 persen dari daerah. (B-Adv)
Penulis: Ali Iskandar Majid
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
.jpg)
