Pj Bupati Muna Barat Tak Respon Usulan Tambahan Anggaran Pilkada

Sunaryo, telisik indonesia

Jumat, 15 September 2023

0 dilihat

Ketua KPU Muna Barat, La Tajudin dan Kordiv Teknis dan Penyelenggara Pemilu, Akbar Muram Dani. Foto: Sunaryo/Telisik

MUNA, TELISIK.ID - Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri terkesan malas pusing dengan kebutuhan anggaran Pilkada 2024.

Buktinya, usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU Muna Barat dari Rp 25 miliar menjadi Rp 34,6 miliar, sampai saat ini belum direspon.

Ketua KPU Muna Barat, La Tajudin mengatakan, sudah dua kali bersurat ke pemerintah daerah (penda) dan berkoordinasi dengan dengan Pj Bupati, Bahri dan Sekda, Husen Tali selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk meminta jadwal pembahasan bersama.

Namun, lagi-lagi, tidak ada jawaban.

"Sampai saat ini, kami tidak direspon," kata Tajudin saat ditemui di Polres Muna, Jumat (15/9/2023).

Baca Juga: Keluhan Nakes Direspon Cepat Pj Bupati Muna Barat

Tajudin mengaku, usulan awal KPU sebesar Rp 40 miliar. Namun, dalam perjalanannya saat pembahasan antara pemda dan komisoner lama disepakati sebesar Rp 25 miliar. Kemudian, setelah mereka melakukan review berpedoman pada Surat Keputusan KPU Nomor 543 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900, anggaran yang diusulkan bertambah menjad Rp 34,6 miliar.

"Anggaran yang disepakati Rp 25 miliar itu, masih mengacu pada Surat Keputusan KPU Nomor 444. Di situ belum dimasukan anggaran COVID-19 dan pemungutan suara ulang (PSU). Nah, usulan kami yang Rp 34,6 miliar itu, kita masukan sesuai ketentuan," ungkapnya.

Tajudin menerangkan, nominal Rp 34,6 miliar itu baru estimasi sementara. Nah, bisa saja terjadi pengurangan saat pembahasan bersama.

"Kita berharap ada ruang yang diberikan oleh Pj bupati, karena ini merupakan agenda nasional," ujarnya.

Toh, bila pemda bertahan pada angka Rp 25 miliar dan tidak mau menerima usulan tambahan anggaran itu, tidak jadi masalah. Namun, pemda harus menuangkan dalam berita acara. Isinya, pemda dan KPU tidak bersepakat. apabila nantinya tahapan pilkada terhenti akibat kekurangan anggaran, pemda harus bertanggungjawab.

"Saya pikir, Pak Pj mengerti soal ini (penganggaran). Kami tidak inginkan, kejadianya seperti pilkada beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara tahun 2017 silam, tahapan terhenti karena kekurangan anggaran," terangnya.

Ia berharap, Pj bupati konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya di media massa yang menyebutkan akan menyiapkan anggaran pilkada sebesar Rp 42 miliar untuk menyukseskan Pilkada 2024.

"Kita berharap secepatnya bisa dibahas, agar tidak terkesan terlambat penetapan anggarannya," pintanya.

Kordiv Teknis dan Penyelenggara Pemilu, Akbar Muram Dani menegaskan, anggaran yang disiapkan pemda nantinya akan dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Seusai Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), NPHD sudah harus ditandatangani dalam waktu dekat. Artinya, anggarannya sudah harus tersedia tahun ini sebesar 40 persen. Sisanya, 60 persen tahun depan.

Baca Juga: Ini Strategi Pemda Muna Barat Atasi Kelangkaan Stok Pangan

"Proses pencairan 40 persen itu, 14 hari pasca penandatanganan NPHD. Kemudian, 60 persennya, lima bulan paling lama sebelum hari H pilkada," ungkapnya.

Pria yang karib disapa Abha itu berharap, agar pemda tidak ragu dalam menyiapkan kebutuhan anggaran pilkada. Toh, nantinya, anggaran itu tidak habis digunakan, akan dikembalikan ke kas daerah.

Pj Bupati Muna Barat, Bahri menegaskan, sangat mendukung kebutuhan anggaran pilkada. Ia pun telah menganggarkannya di APBD 2023 dan 2024. Namun, ia belum tahu pasti berapa jumlahnya.

"Saya tidak hafal (jumlahnya). Nanti konfirmasi ke Pak Taslim," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Muna Barat, LM Taslim menerangkan, anggaran pilkada yang ditetapkan sebesar Rp 25 miliar. Tahun ini di APBD Perubahan baru dianggarkan 20 persen. (A)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS