Politisi Demokrat Minta Pemerintah Evaluasi PPKM Sebelum Diperpanjang

Siswanto Azis, telisik indonesia

Minggu, 18 Juli 2021

0 dilihat

Pemberlakuan PPKM. Foto: Repro google.com

KENDARI, TELISIK.ID - Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Abdul Salam Sahadia (ASS), meminta pemerintah melakukan evaluasi lebih dulu sebelum memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Apakah kebijakan PPKM ini perlu diperpanjang? Pertanyaan ini banyak ditanyakan ke saya. Saya menjawabnya sederhana, bahwa evaluasi dulu PPKM selama dua minggu ini," kata legislator asal Kabupaten Buton Utara ini kepada Telisik.id, Minggu (18/7/2021).

Abdul Salam Sahadia menyampaikan, hasil evaluasi tersebut nantinya bisa memberikan berbagai macam informasi, seperti ihwal tingkat positivity rate dari tingkatan penularan COVID-19 setelah penerapan PPKM selama dua minggu.

Jika kasus penularan COVID-19 masih belum terkendali dengan baik atau belum ada tanda-tanda mereda, politisi partai Demokrat ini meminta pemerintah tidak bertaruh dengan kesehatan masyarakat.

"Sejauh mana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan, terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, dan rumah sakit darurat yang telah dipersiapkan," ucapnya.

Di sisi lain, anggota Komisi III DPRD Sultra itu juga mendesak pemerintah menggenjot program vaksinasi COVID-19.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan persediaan vaksin dari berbagai macam merek yang memiliki tingkat efikasi tinggi dan merata, serta memastikan program vaksinasi berjalan secara merata hingga ke daerah-daerah pelosok.

"Jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. COVID-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi," ujarnya.

Baca Juga: Ringankan Kebutuhan Warga, Gubernur Lepas Bantuan Beras PPKM Sultra

Baca Juga: Enam Desa di Kalteng Dilanda Banjir, 365 Rumah Terendam

"Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat," sambungnya.

Selain itu, ASS juga mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah darurat di tengah masyarakat saat ini, bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat, khususnya untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Kata dia, ketidaksatuan dalam instruksi, istilah, kebijakan, dan kerap saling koreksi antar instansi di pemerintahan menjadi fenomena harian yang berdampak pada ketidakpercayaan publik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, skenario PPKM Darurat dapat berlangsung hingga enam minggu. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. (C)

Reporter: Siswanto Azis

Editor: Fitrah Nugraha