Polri Aktifkan Operasi Satgas Lawan Isu SARA Jelang Pemilu 2024

Baca Juga: Pernah Kontroversi di Pemilu 2019, Kotak Suara Pemilu 2024 Tak Berubah dari Kardus

Polri dan masyarakat dipandang perlu bekerja sama untuk mengantisipasi perpecahan dan konflik di masyarakat, agar persatuan bangsa dapat terjaga dan pemilu yang damai dapat terwujud.

Asep mengungkapkan, Kapolri telah menerbitkan surat perintah pada 25 Agustus 2023 untuk melaksanakan Operasi NCS. Operasi ini resmi dimulai pada 11 September 2023.

Operasi NCS tidak akan melakukan tindakan penegakan hukum, tapi lebih mengedepankan dialog dan komunikasi. “Dalam operasi ini kami sampaikan tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif,” ujar Asep yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri.

Asep mengungkapkan, terdapat 4 satuan tugas (satgas) dan 8 Subsatgas dalam Operasi NCS. Empat satgas yang dimaksud yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Humas, dan Satgas Ban Ops. Satgas Preemtif, terdiri dari sub Satgas Intelijen dan sub Satgas Binmas yang memiliki tugas antara lain melakukan deteksi dini dan penegakkan serta membangun kemitraan dengan para tokoh.

Satgas Preventif, terdiri dari sub Satgas Patroli Siber dan sub Satgas Dialogis Netizen. Satgas ini bertugas melaksanakan patroli siber dan dialog kepada intelijen, influencer sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Satgas Humas, terdiri dari sub Satgas Penmas dan sub Satgas Multimedia. Satgas ini bertugas antara lain menyampaikan ajakan, imbauan, sosialisasi dan edukasi, serta melakukan monitoring media baik media sosial maupun media mainstream.

Kemudian Satgas Ban Ops, terdiri dari sub Satgas TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dan sub Satgas logistik. Tugasnya, yaitu melakukan dukungan teknologi, informasi dan logistik kepada Operasi NCS.

Satgas NCS Polri sebelumnya telah melakukan dialog dengan salah satu tokoh agama, yakni Ustad Das’ad Latief. Asep menilai, tokoh agama miliki peran penting dalam meredam isu-isu SARA. “Kami berharap kesediaan Ustad Das’ad Latif untuk membantu tugas Polri, khususnya untuk operasi NCS,” harap Asep.

Ustaz Das’ad Latif menyambut baik, atas kepercayaan yang diberikan Polri untuk menciptakan suasana damai di masyarakat jelang Pemilu 2024.

“Kami akan menyuarakan agar seluruh masyarakat bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan menjelang dan hingga Pemilu 2024 sehingga berjalan aman dan damai. Kami jugabakal menjembatani kepada tokoh agama lainnya untuk mendukung tugas-tugas Polri,” ujar Das’ad.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya mengatakan, gangguan terkait politik identitas, polarisasi, hingga kampanye negatif kemungkinan bisa terjadi dalam pelaksaan Pemilu 2024.

“Kejadian-kejadian lama pasti akan dikemas juga oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh orang-orang tertentu yang ingin memang membuat situasi menjadi panas, ingin membuat situasi menjadi gaduh dan memenangkan salah satu golongan, salah satu kelompok, itu mungkin hal yang tidak bisa dicegah lagi pasti itu akan ada, polarisasi, politik identitas,” kata Dedi pada Jumat (7/7/2023) lalu.

Berkaca pada Pemilu 2019, Dedi menilai menilai saat itu berjalan cukup baik dengan adanya cooling system yang dinamakan Satgas Nusantara, meski diwarnai oleh politik identitas hingga polarisasi di masyarakat.

“Tahun 2018-2019 kita cukup berhasil dengan cooling system kita. Kalau dulu kita namanya Satgas Nusantara bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, teman-teman media selalu membranding, selalu menginformasikan tentang keberagaman tentang modernisasi beragama, tentang kebhinekaan, tentang persataun dan kesatuan bangsa ini,” ujar Dedi.

Baca Juga: Demokrat Berkilah Tak Bahas Reshuffle Kabinet Pertemuan SBY dan Jokowi

Kendati demikian, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan anggota Polri yang nekat tidak netral di Pemilu bisa disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti menegaskan, anggota Polri tidak melanggar netralitas Polri agar terhindar dari sanksi PTDH.

Poengky menyatakan sangat mendukung Operasi NCS Polri. Dia menilai operasi ini bisa menjaga situasi Pemilu berjalan damai dan bisa menghindari hoaks dan konflik terkait pemilu.

“Kompolnas optimistis Operasi Nusantara Cooling System akan mampu menjaga situasi jelang, saat, dan pasca pemilu akan berlangsung aman, lancar, damai,” kata Poengky.

Kompolnas, menurut Poengky, mencatat prestasi Satgas Nusantara dalam Pilkada 2020 serentak dan Pemilu 2019 yang mampu menjaga situasi tetap kondusif. “Bahkan sudah teruji mampu melakukan deteksi dini dan upaya-upaya preemtif serta preventif untuk menekan isu SARA serta hoaks dan mencegah konflik,” tandasnya. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS