Puluhan Pemuda Beber Dugaan Kebobrokan Bawaslu di Sumatra Utara
Reza Fahlefy, telisik indonesia
Kamis, 03 November 2022
0 dilihat
Massa dari LPPI Provinsi Sumatera Utara ketika berdemonstrasi di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Foto: Reza Fahlefy/Telisik
" Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) berdemonstrasi di kantor Bawaslu Sumatera Utara, Jalan Adam Malik, Medan "
MEDAN, TELISIK.ID - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) berdemonstrasi di kantor Bawaslu Sumatera Utara, Jalan Adam Malik, Medan, Kamis (3/11/2022).
Demo dilakukan dikarenakan banyaknya kabar negatif yang berada di Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota. Di antaranya Kota Medan dan Binjai, lalu di Kabupaten Langkat, Karo dan Deli Serdang.
Ketua DPW LPPI Sumatera Utara, Muhammad Roni Al-Hadi meminta, Bawaslu provinsi lebih tanggap terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat terkait kinerja Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota.
Roni juga menyebut ada dugaan penyalahgunaan dana hibah di Bawaslu Kabupaten Karo. Di mana belanja hibah itu diduga dikorupsi pihak berwenang di sana.
Baca Juga: Akibat Hujan, Desa di Kolaka Timur Kebanjiran dan Rendam 20 Hektare Kebun Jagung
"Menurut informasi yang kami dapatkan, adapun nominal belanja hibah itu sekitar Rp 13 miliar. Diduga dana itulah yang disalahgunakan," ucapnya.
Pengakuannya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo juga telah menindaklanjuti adanya informasi itu. Selain itu, mereka juga meminta Bawaslu Sumatera Utara menindaklanjuti adanya dugaan suap dalam perekrutan calon anggota Bawaslu di tingkat kecamatan.
"Kami minta Bawaslu Sumatera Utara agar mendalami dugaan ketidak transparan terhadap hasil ujian CAT Panwaslu kecamatan, serta adanya dugaan percaloan di Bawaslu Kota Medan, Langkat dan Binjai," tegasnya.
Selain itu, massa juga meminta Bawaslu Sumatera Utara dan Bawaslu kabupaten serta kota untuk melibatkan kaum pemuda dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Mereka juga mendorong Bawaslu supaya lebih tanggap terhadap isu-isu pelanggaran yang menjadi konsumsi publik saat ini.
"Tidak ada keterlibatan rakyat secara aktif, melainkan sederet angka yang disebut sebagai pemilih. Sehingga mereka menakutkan ajang ini kedepannya hanya ajang untuk mempertahankan atau memindahkan kekuasaan saja," tuturnya.
Senada, Sekretaris DPW LPPI Sumatera Utara, Naek Limbong menambahkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu yang sempat menimbulkan isu negatif agar segera diperbaiki.
"Sebagai pengawas, Bawaslu harus memiliki integritas dan kepercayaan publik. Sebab, Bawaslu memiliki peran dalam menciptakan hasil pemilu yang dapat dipercaya masyarakat," tutur Naek Limbong.
Menurut mereka, sebagai kelompok pemuda dan bagian dari masyarakat. Seharusnya Bawaslu Sumatera Utara cepat menggandeng pihak lainnya.
"Pemuda dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Jika Bawaslu menjalin mitra yang baik dengan masyarakat, tentu dapat menciptakan hasil pemilu yang baik," terangnya.
Baca Juga: Sekda Muna Sebut Pejabat Pangkat Kopral Berlaga Jenderal Bikin Rusak Tatanan Pemerintahan
Usai melakukan orasi massa diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Rudy. Mereka akan menindaklanjuti aspirasi itu.
"Komisioner Bawaslu sedang tidak ada di tempat. Ketua Bawaslu sedang berada di Jakarta," ucapnya.
Soal dugaan korupsi belanja hibah di Bawaslu Karo, Rudi mengatakan, hal itu belum masuk ke Bawaslu Sumatera Utara.
"Jadi, kita belum menerima surat dari Bawaslu Karo maupun Kejari Karo. Belum ada keputusan secara hukum, sehingga Bawaslu Sumatera Utara belum bisa membuat keputusan. Kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pimpinan," terangnya. (A)
Penulis: Reza Fahlefy
Editor: Kardin
