Ratusan Kepala Daerah Usai Dilantik Akan Jalani Retreat di Akmil Magelang Tujuh Hari Tanpa Prabowo

Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Senin, 10 Februari 2025
0 dilihat
Ratusan Kepala Daerah Usai Dilantik Akan Jalani Retreat di Akmil Magelang Tujuh Hari Tanpa Prabowo
Prabowo saat membuka rangkaian kegiatan pembekalan kepada jajaran anggota Kabinet Merah Putih di Akmil, Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Foto: Repro Antara

" Pembekalan tersebut mencakup tugas pokok dan fungsi kepala daerah, kebijakan strategis pemerintah pusat, serta pemahaman tentang keamanan dan pertahanan negara "

JAKARTA, TELISIK.ID - Ratusan kepala daerah terpilih mengikuti program retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kegiatan ini berlangsung selama tujuh hari setelah mengalami pemangkasan dari rencana awal selama dua minggu.

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pemangkasan waktu dilakukan untuk efisiensi anggaran. Namun, kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi tidak diundang dalam kegiatan ini.

Presiden terpilih Prabowo Subianto juga tidak terlibat dalam acara ini, karena pembekalan masih menjadi wewenang pemerintahan saat ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa retreat ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih.

"Retreat ini bagian dari proses adaptasi kepala daerah terhadap tugasnya. Kami ingin mereka memiliki pemahaman yang sama," ujar Bima Arya, seperti dikutip dari Beritasatu, Senin (10/2/2025).

Pembekalan tersebut mencakup tugas pokok dan fungsi kepala daerah, kebijakan strategis pemerintah pusat, serta pemahaman tentang keamanan dan pertahanan negara.

Baca Juga: Pelantikan Kepala Daerah Terpilih 6 Februari Batal, Putusan Sela Sengketa Paslon Dipercepat

Menurut Bima Arya, retreat yang berlangsung di Akmil Magelang ini akan diisi oleh berbagai pemateri dari kementerian dan lembaga terkait.

"Ada pemaparan dari Lemhannas, TNI, Polri, dan Kementerian Keuangan," jelasnya.

Kepala daerah juga akan mendapatkan pembekalan tentang Asta Cita, program strategis yang menjadi arah kebijakan nasional ke depan.

Acara retreat ini hanya diikuti oleh kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkada 2024. Sementara itu, bagi kepala daerah yang masih berstatus sengketa di Mahkamah Konstitusi, mereka tidak diikutsertakan dalam kegiatan ini.

"Kami mengikuti aturan. Mereka yang belum memiliki keputusan final tidak bisa diundang," ujar Bima Arya.

Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ikut serta dalam agenda retreat ini. Menurut Bima Arya, pemerintahan saat ini masih berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Ini adalah program pemerintahan yang sekarang, jadi Prabowo belum dilibatkan," katanya.

Namun, materi yang disampaikan dalam retreat ini tetap selaras dengan program pemerintahan mendatang.

Sebelum menuju Akmil Magelang, para kepala daerah dikumpulkan terlebih dahulu di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Di sana, mereka mendapat arahan awal sebelum diberangkatkan ke Magelang.

"Kami menyiapkan titik kumpul di Yogyakarta agar keberangkatan lebih terorganisir," ujar Bima Arya.

Setelah semua peserta tiba, mereka langsung menuju lokasi retreat dengan transportasi yang sudah disediakan.

Retreat ini juga memiliki agenda fisik yang cukup padat. Kepala daerah akan mengikuti latihan kepemimpinan berbasis militer yang dikemas dalam bentuk outbound.

Kata Bima Arya, kegiatan ini bertujuan untuk membangun mental kepemimpinan yang kuat bagi para kepala daerah.

Baca Juga: Tanpa Sengketa, Enam Paslon Kepala Daerah Terpilih di Sultra Bakal Dilantik Presiden Bulan Depan

Di sisi lain, pembiayaan acara ini menjadi perhatian publik. Anggaran retreat sepenuhnya berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, dengan adanya pemangkasan durasi, anggaran yang digunakan juga mengalami penyesuaian.

Kegiatan retreat ini dijadwalkan berlangsung mulai 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Setelah itu, para kepala daerah akan kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugas mereka.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap pembekalan ini dapat membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan dengan lebih efektif. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Fitrah Nugraha

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

TAG:
Artikel Terkait
Baca Juga