Ridwan Kamil Terjebak Pilihan Maju Pilgub Jabar atau Jakarta

Ridwan Kamil memang sudah terbuka peluang dirinya untuk maju Pilgub.

Bahkan, ia sudah punya dua penugasan dari partainya yang harus dipilihnya bersama dengan partai golkar yakni maju untuk Pilgub Jawa Barat atau DKJ. Penentuan pilihan ini, partai golkar menyampaikan kepada publik didasarkan dari hasil survei internalnya atas elektabilitas dan kans menang Ridwan Kamil di antara dua daerah tersebut.

Santer beredar yang cenderung menguat adalah Ridwan Kamil ditempatkan oleh partai golkar untuk maju kembali dengan harapan terpilih dan menyelesaikan baktinya untuk dua periode kepemimpinannya di Jawa Barat.

Meskipun, memungkinkan Ridwan Kamil menuju Pilgub DKJ, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut campur (cawe-cawe) dalam persoalan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pilgub DKJ.

Presiden Jokowi memungkinkan “cawe-cawe” dalam menentukan pasangan calon di Pilgub DKJ, untuk tujuan memajukan Ridwan Kamil sebagai Cagub dengan cawagub Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsunya.

Jika Jokowi memaksakan hal tersebut, tentu saja ini menjadi dilema bagi partai golkar, tetapi keuntungan bak “durian runtuh” bagi partai gerindra agar dapat mencengkram provinsi Jawa Barat. Tulisan ini ingin mencoba menerka dinamika politik dari yang akan dipilih oleh Ridwan Kamil di Pilgub nanti.

Mempasangkan Ridwan Kamil dan Kaesang

Mencuat wacana mempasangkan Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep. Wacana ini setelah adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan ketua umum partai-partai politik pendukung pemerintah. Dalam pertemuan itu partai-partai koalisi pendukung pemerintahan setuju jika Ridwan Kamil sebagai cagubnya.

Dikisahkan dalam pertemuan itu juga mencuatnya permintaan merestui agar Kaesang Pangarep sebagai cawagubnya kepada Presiden Jokowi yang juga secara biologis ayah dari Kaesang Pangarep.

Baca Juga: Kemungkinan Anies dan PDIP di Pilkada DKI Jakarta

Tentu saja pembicaraan wacana Ridwan Kamil-Kaesang Pangarep setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah dari yang berusia paling rendah 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun tingkat kabupaten/kota berupa terhitung sejak penetapan pasangan calon yakni pada 22 September 2024 menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih yang memungkinkan akan berlangsung pada awal tahun 2025.

Menempatkan Ridwan Kamil di DKJ menjadi dilema bagi partai golkar sebab Ridwan Kamil elektabilitasnya diurutan ketiga, hal mana urutan pertama adalah Anies Baswedan, urutan kedua Ahok (Basuki Tjahja Purnama) dan urutan ketiga adalah Ridwan Kamil.

Sedangkan Ridwan Kamil berada di peringkat pertama jika maju di Jawa Barat kembali. Ini menunjukkan penerimaan pemilih lebih besar jika Ridwan Kamil sebagai petahana Gubernur Jawa Barat untuk melanjutkan kepemimpinannya kembali, sementara di DKJ malah Ridwan Kamil harus dibebani kerja amat berat karena elektabilitasnya di posisi tiga besar saja.

Golkar juga semakin dilema jika Ridwan Kamil tidak di Jawa Barat, maka kursi Jawa Barat akan semakin dicengkeram oleh Partai Gerindra di Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 nanti. Simak saja hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat 2024 ini, Gerindra menempati peringkat pertama dengan sebanyak 20 kursi, sedangkan Partai Golkar berada diurutan kedua bersama PKS diurutan ketiga sama-sama 19 kursi.

Apalagi juga amat jelas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jawa Barat lebih besar dibandingkan DKJ, lihat contohnya, di Pemilu Serentak 2024 sebesar 35,7 juta jiwa di Jawa Barat sedangkan DKJ sebesar 8,2 juta jiwa.

Fakta ini juga belum ditambah DKJ yang menonaktifkan KTP Warga DKJ sebesar 284,614 Jiwa, artinya warga yang dinonaktifkan dari KTP DKJ akan kembali ke wilayah sekitar misalnya Depok dan Bekasi, yang menunjukkan penambahan pemilih di Jawa Barat sebaliknya pengurangan jumlah pemilih di DKJ.

Ini menunjukkan amat menarik memperoleh posisi Gubernur Jawa Barat ketimbang DKJ dari sisi penguasaan daerah pemilihan (dapil), meskipun DKJ adalah barometer politik lokal untuk menuju kancah pentas politik nasional.

Tukar Posisi atau Partai Golkar Apes

Jika Ridwan Kamil di DKJ maka Gerindra yang akan kegirangan. Sebab kandidat kuat Partai Gerindra untuk di Jawa Barat adalah Dedi Mulyadi yang merupakan mantan bupati purwakarta.

Ini menunjukkan Gerindra memungkinkan bisa mencengkram Jawa Barat karena Dedi Mulyadi dari sisi elektabilitas hanya kalah oleh Ridwan Kamil yang menduduki peringkat pertama urutan dibawahnya adalah Dedi Mulyadi.

Tentu saja ini menjadi dilema bagi partai golkar. Partai Golkar jika dipaksa untuk mengusung Ridwan Kamil-Kaesang Pangarep maka perlu ekstra kerja keras menggenjot elektabilitasnya. Sedangkan lawannya adalah Anies Baswedan yang menduduki posisi puncak dari segi elektabilitas yang memungkinkan diusung oleh PKS, PKB, Nasdem, dan PDIP.

Hanya saja peta politik koalisi saat ini memang masih dinamis. Memungkinkan tidak hanya dua pasang calon tetapi kemungkinan tiga pasang calon masih terbuka dengan PDIP mencoba menawarkan pasangan alternatif. Andaikan, PDIP bersikeras memajukan Ahok, dari hitungan elektabilitas berbagai hasil survei telah menunjukkan Ridwan Kamil berada diurutan ketiga setelah Anies dan Ahok.

Artinya, jika memajukan Ridwan Kamil, partai golkar bersiap apes, dengan kemungkinan Ridwan Kamil kalah di DKJ juga malah membiarkan Gerindra semakin menguat dan mencengkram Jawa Barat.

Gerindra memang harus diakui punya keinginan Ridwan Kamil tidak di Jawa Barat tetapi maju di DKJ. Agar Gerindra punya kesempatan emas mengajukan Dedi Mulyadi karena Ridwan Kamil sudah berhasil digeser posisinya.

Awalnya, diprediksi terjadi tukar posisi semata antar dua partai tetapi bisa sama-sama menguntungkan. Ridwan Kamil dari Golkar di DKJ dengan wakil dari Gerindra, sedangkan Gerindra di Jawa Barat dengan wakilnya dari Golkar.

Baca Juga: Wacana Nyeleneh Bansos Penjudi Online

Hanya saja politik menuju Pilgub DKJ amat dinamis, seperti Anies Baswedan yang diharapkan tidak mengambil tiket Pilgub DKJ kembali, ternyata malah diusung oleh PKS, padahal sebelumnya PKS menyatakan tidak mau mengusung Anies kembali sekarang waktunya kader PKS yang diusung di DKJ.

Sementara, Ahok yang diperkirakan akan diajukan oleh PDIP ke Sumatera Utara malah sekarang juga diperhitungkan di Pilgub DKJ. Sebaliknya, Ridwan Kamil yang diperkirakan figur baru yang bisa diperhitungkan malah elektabilitasnya berada diurutan ketiga setelah Anies dan Ahok.  

Dilema partai golkar semakin menguat karena presiden Jokowi diyakini punya keinginan anak dan menantunya sebelum ia selesai masa jabatannya mereka telah dicalonkan dan dapat menjadi eksekutif di daerah-daerah, seperti majunya Bobby Nasution sebagai menantu di Sumatera Utara, kemungkinan majunya Kaesang Pangarep di DKJ, dan istrinya Kaesang yakni Erina S.

Gudono sebagai Bupati Sleman. Ini menunjukkan peluang partai golkar menempatkan Ridwan Kamil di Jawa Barat semakin sukar ditenggarai karena Presiden Jokowi juga berharap Ridwan Kamil dipasangkan dengan Kaesang Pangarep di DKJ.  

Jika hal itu yang terjadi mungkin saja Partai Golkar apes, Ridwan Kamil juga merasakan kecewa karena kalah, bahkan Jokowi dan keluarga kalah untuk pertama kali di Pemilu, tetapi berkah bagi Partai Gerindra punya peluang besar mencengkram Jawa Barat.

Lalu, mungkinkah partai golkar punya kans mendampingi peluang cagubnya dari Gerindra di Jawa Barat, ini yang perlu dinegosiasikan dan akan alot, karena peluang wakilnya bisa saja dari partai lain seperti Partai Amanat Nasional, jika seperti ini partai golkar kemungkinan apes di dua provinsi yakni Jawa Barat dan DKJ. (*)

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS