adplus-dvertising

Menyikapi Popularitas Presiden Jokowi

Efriza, telisik indonesia
Minggu, 07 Maret 2021
1231 dilihat
Menyikapi Popularitas Presiden Jokowi
Efriza, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP). Foto: Ist.

" Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 69,8 persen, sementara yang kurang puas sebanyak 29,3 persen, hasil survei dapat kita baca dari rilisnya di berbagai media. "

Oleh: Efriza

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)

LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) beberapa hari lalu merilis hasil survei mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 69,8 persen, sementara yang kurang puas sebanyak 29,3 persen, hasil survei dapat kita baca dari rilisnya di berbagai media.

Tingginya hasil survei masyarakat ini tentu saja dapat membantah asumsi yang beredar bahwa Presiden Jokowi tidak lagi memperoleh dukungan yang besar dari masyarakat.

Keberhasilan Presiden Jokowi didasari sebut saja, masyarakat merasa bahwa pemerintah telah melakukan kerja yang baik dan tepat, ketika reshuffle kabinet dilakukan.

Reshuffle yang dilakukan oleh pemerintah juga menunjukkan bahwa menteri-menteri yang ditunjuk menggantikan adalah tepat. Kerja positif dari para menteri hasil reshuffle, sebut saja Tri Rismaharini, yang beberapa kali melakukan blusukan, juga menguatkan dukungan positif berupa kepuasan masyarakat terhadap kerja pemerintah.

Dukungan positif berupa kepuasan masyarakat dapat dilihat dari antusias warga Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima kehadiran Jokowi dengan suka cita untuk turun ke jalan. Kegembiraan ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memang memperoleh dukungan yang besar dari masyarakat.

Suka cita masyarakat NTT terhadap Presiden Jokowi didasari atas keseriusan presiden Jokowi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur. Aspirasi masyarakat NTT untuk meminta pemerintah membangun bendungan di provinsi ini dilakukan pemerintah.

Presiden Jokowi tak tanggung-tanggung menjelaskan ia sedang membangun tujuh bendungan di NTT, dan sudah diresmikan sebanyak tiga bendungan.

Presiden Jokowi menyampaikan dalam Instagram resminya (IG: Jokowi), bendungan ini adalah aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke pemerintah, yang dianggap bahwa bendungan ini adalah kunci kemakmuran NTT.

Dengan adanya air, semua bisa ditanam, itu gambaran semangat Presiden Jokowi dalam menjelaskan alasannya ke NTT selain untuk meresmikan pembangunan infrastruktur bendungan.  

Secara tersurat Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa semangat pemerintah mewujudkan keinginan masyarakat telah sungguh-sungguh dilakukan. Survei kepuasan dan realitas dari antusias masyarakat NTT ini adalah menunjukkan secara kapabilitas responsif bahwa pemerintah memperoleh respons positif dari masyarakat.

Namun, persentase ini semestinya tidak harus melulu disambut dengan gegap gempita, sebab ada tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Pertarungan yang Sesungguhnya

Kepuasan Terhadap Presiden Mendongkrak Partai

Dukungan masyarakat terhadap presiden Jokowi tentunya akan berdampak positif pula terhadap partai politiknya yakni PDI Perjuangan. Korelasi positif inilah yang ditunjukkan bahwa PDI Perjuangan masih dalam posisi nomor satu sebagai peraih suara terbanyak.

PDI Perjuangan juga masih memperoleh angka rata-rata total suara partainya stabil yakni 19 persen. Jika kita melihat perolehan suara PDI Perjuangan sebesar 19,33 persen pada Pemilu 2019 lalu. Angka ini masih tetap berkisar 19 persen, seperti hasil survei Kompas, PDI Perjuangan memperoleh persentase sebesar 19,7 persen.

Masih tingginya kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi tentu berdampak stabilnya bandul persentase dukungan terhadap PDI Perjuangan. Stabilnya dukungan terhadap pemerintah utamanya Presiden Jokowi tak perlu disikapi dengan gegap gempita.

Dukungan terhadap pemerintah masih tinggi karena masih adanya residu dari polarisasi yang terjadi pada peristiwa politik di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 lalu, (Djayadi Hanan, Webinar PSKP, Februari 2021).

Polarisasi ini jika dia adalah pendukung Presiden Jokowi, tentu saja apapun yang terjadi dengan kebijakan dan keputusan pemerintah akan menyatakan puas. Sebaliknya, jika dia bukan pendukung Presiden Jokowi, maka baik atau buruknya kerja pemerintah, tetap tidak akan diterima.

Ini menunjukkan masih kuatnya pendukung yang bertindak tidak berdasarkan rasionalitas, melainkan fanatik semata.

Bandul kepuasan terhadap Presiden Jokowi inilah yang memberi dampak tetap stabilnya persentase dukungan terhadap PDI Perjuangan. Sayangnya, PDI Perjuangan tak perlu mengusungkan dada, sebab gerak politik dari PDI Perjuangan dalam melakukan aksi-aksi positif untuk memperoleh simpatik dan dukungan masyarakat dapat dianggap belum berdampak signifikan terhadap popularitas partai.

Padahal, PDI Perjuangan sedang gencar-gencarnya melakukan aksi positif seperti aksi bantuan sosial, penyemprotan disinfektan dan pembagian masker, donor darah keliling, hingga penanaman pohon, dan sebagainya.

Baca juga: Jangan Berbohong dengan Tuhan

Déjà vu Pengelolaan Pemerintahan

Sebenarnya pola pengelolaan pemerintahan Presiden Jokowi dapat dikatakan merupakan pengulangan dengan sebelumnya. Hanya saja, jika peta koalisi politik di jilid I (Kabinet Kerja), diawali mencoba mengupayakan koalisi ramping dan tanpa syarat, ternyata akhirnya gagal. Sehingga koalisi obesitas yang akhirnya dipilih.

Koalisi Jilid II (Indonesia Maju) dibangun bukan saja dengan bentuk obesitas tetapi turut mengajak rival Jokowi di Pilpres sebagai pembantu Presiden.

Bahkan, kekhawatiran pemerintahan tidak stabil, yang dapat mengganggu kerja pemerintah untuk mewujudkan keinginan pembangunan infrastruktur, maka pemerintahan Jokowi benar-benar memanjakan para pendukung pemerintahannya.

Melalui bentuk nyata tidak mengutak-atik pembagian kursi menteri di kabinet sebagai bagian dasar koalisi. Selain, tetap menjaga simpatik dan dukungan masyarakat, Presiden Jokowi juga masih tetap merawat dukungan loyalitas seseorang terhadap dirinya.

Tidaklah heran, jika lagi-lagi terjadi, dalam reshuffle kabinet ada menteri yang dicopot dari jabatannya tetapi belum tentu ia tidak lagi sebagai pembantu presiden.

Menteri tersebut dapat dicopot lalu digeser untuk mengemban jabatan duta besar, seperti kasus bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang dikabarkan akan menjadi Duta Besar RI di Madrid, Spanyol.

Sebelumnya, juga sudah pernah terjadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, pasca reshuffle kabinet diangkat menjadi duta besar Ukraina.

Pola pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya dibangun untuk suatu keberimbangan, dengan konsep win-win solution. Presiden Jokowi ingin tetap merawat dukungan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga menteri-menteri yang mendapatkan nilai merah dari masyarakat, cenderung akan diganti. Tetapi tidak menutup kemungkinan, misalnya, ia akan tetap membantu presiden dengan menjadi duta besar.

Baca juga: Kritik untuk Presiden Jokowi

Saran Untuk Presiden Jokowi

Hal yang patut diperhatikan oleh pemerintah meski secara kepuasan publik relatif tinggi dan stabil adalah pertama, bangunan koalisi yang obesitas akan dapat mengalami titik jenuh bahkan perpecahan ketika memasuki masa-masa rawan persiapan Pemilu 2024 mendatang. Saat ini kemungkinan besar partai-partai pendukung pemerintah, masih berupaya menahan diri dan loyal.

Tetapi memasuki periode sensitif persiapan pemilu dengan realitas tidak adanya petahana. Maka kesolidan partai-partai pendukung pemerintah dalam koalisi akan mulai goyah dan ketidakkompakan kabinet juga rentan menguat, sehingga dapat mendorong persentase tinggi berupa ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah/Presiden Jokowi.

Kedua, Pemerintah harus menyadari bahwa dukungan terhadap Presiden Jokowi selama enam tahun dalam tingkat kepuasan masyarakat pada dasarnya cenderung stagnan diangka 65-70 persen, (Djayadi Hanan, 2021).

Apresiasi terhadap kebijakan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi meskipun dianggap baik, menurut Djayadi, tetapi tetap angka tingkat kepuasan publik tidak pernah dapat melampaui persentase kepuasan publik seperti di kala SBY memerintah selama 10 tahun, yakni pernah sampai 81 persen.

Di sisi lain, harus dipahami bahwa persentase sekitar 25-30 persen publik adalah oposan terhadap Presiden, ini adalah akibat residu peristiwa politik di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 lalu.

Meski “oposisi” di publik bersifat menyebar dan tidak membentuk. Tetapi jika dapat dikelola tatkala menjelang Pemilu 2024 nanti, bisa saja kepuasan masyarakat terhadap Jokowi akan merosot tajam.

Apalagi jika disumbang dari kebijakan/keputusan pemerintah yang malah menyusahkan masyarakat, seperti terjadi pada Juni 2015 lalu, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi merosot tajam ketika menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 54,9 persen, (Djayadi Hanan, 2021).

Ketiga, potensi tergerusnya popularitas dan kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi, dapat terjadi jika kebijakan/keputusan pemerintah cenderung lambat atau dinilai tak tepat, dalam menyikapi dampak COVID-19 terhadap situasi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Catatan-catatan ini yang semestinya telah dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Agar tidak terjadi seperti pemerintahan satu dekade Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dianggap berhasil, tetapi diakhir masa jabatan malah tidak memperoleh simpatik masyarakat, bahkan partainya pun yakni Partai Demokrat semakin lama tergerus secara suara dan peringkat, dari partai besar menjadi partai gurem. (*)

TAG:
Artikel Terkait
Baca Juga