Serikat Pekerja PT VDNIP dan OSS di Morosi Demo Tuntut Kesejahteraan
Sigit Purnomo, telisik indonesia
Rabu, 18 Januari 2023
0 dilihat
Demontrasi yang dilakukan oleh aliansi serikat pekerja di Moroni di DPRD Kabupaten Konawe. Foto: Ist.
" Aliansi serikat pekerja KSPN dan SPTK PT VDNIP dan PT OSS berdemonstrasi di DPRD Kabupaten Konawe. Mereka menyuarakan 5 tuntutan kesejahteraan buruh di perusahaan asal Tiongkok tersebut "
KONAWE, TELISIK.ID - Aliansi serikat pekerja KSPN dan SPTK PT VDNIP dan PT OSS berdemonstrasi di DPRD Kabupaten Konawe. Mereka menyuarakan 5 tuntutan kesejahteraan buruh di perusahaan asal Tiongkok tersebut.
Dalam orasinya, Ketua DPD KSPN Kabupaten Konawe, Yopi Wijaya menegaskan, agar pemerintah dan DRPD benar-benar memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan buruh yang ada di Morosi.
"Kami meminta agar pemerintah dan DPRD membantu kami dalam perjuangan ini, pihak perusahaan seharusnya tidak mengambil kebijakan sepihak tanpa mempertimbangkan dampak bagi pekerja," tegas Yopi, Rabu (18/1/2023).
Baca Juga: Persoalan Gaji dan Kesehatan Sejumlah Pekerja Tambang di Morosi Putuskan Hengkang
Beberapa hal yang menjadi tuntutan KSPN dan SPTK dalam aksi unjuk rasa itu, yang pertama tentang upaya perjanjian kerja bersama oleh pihak perusahaan yang sampai saat ini belum terealisasi secara menyeluruh.
Pengupahan yang masih jauh dari standar kerja, belum lagi kebijakan perusahaan tentang aturan swab PCR di perusahaan bagi pekerja yang melakukan cuti, padahal pemerintah pusat telah mencabut kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pasca pandemi.
"Kami juga menolak mutasi karyawan ke PT GNI di Morowali," ujar Yopi Wijaya.
Menjawab hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Rusdianto menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama unsur pemerintah daerah dan pimpinan perusahaan untuk memastikan semua tuntutan pekerja diakomodir.
"Kami telah memerintahkan sekertariat DPRD segera menyurati pihak perusahaan untuk dilaksanakan hering," tegas Rusdianto di hadapan ratusan pendemo.
Lebih lanjut, Rusdianto juga menyampaikan kepada masa aksi bahwa kebijakan PPKM telah dicabut oleh pemerintah, jadi seharusnya swab dan tes PCR sudah tidak berlaku lagi di perusahaan.
Ia juga meminta agar pihak perusahaan terbuka terkait jumlah tenaga kerja asing yang saat ini bekerja di Morosi.
Baca Juga: Dugaan Penganiayaan Sesama Pekerja Tambang di Morosi Berbuntut Panjang
"Jangan sampai yang dilaporkan 500 tapi kenyataannya 5000 yang kerja," singgungnya.
Usai menyuarakan aspirasinya ratusan pekerja membubarkan diri secara tertib dalam satu komando, aksi damai hari ini juga menjawab keresahan masyarakat tentang informasi akan adanya demonstrasi besar-besaran di wilayah lingkar tambang.
Padahal dalam selebaran atau pamflet yang disebar oleh pihak KSPN dan SPTK secara eksplisit menyebutkan titik aksi mereka berada di kantor DPRD dan Disnakertrans Kabupaten Konawe. (B)
Penulis: Sigit Purnomo
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
