Soal Utang Pemkot, Lima Fraksi Dewan Sepakat Bentuk Pansus
Kardin, telisik indonesia
Jumat, 27 Maret 2020
0 dilihat
Kantor DPRD Kendari. Foto: Ist
" Fraksi Golkar, NasDem, PAN, Gerindra dan PDIP sepakat bentuk Pansus APBD yang berkaitan dengan utang. "
KENDARI, TELISIK.ID - Lima Fraksi DPRD Kota Kendari sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Revisi APBD Tahun 2020 terkait adanya pergeseran anggaran yang termuat dalam Perubahan Peraturan Wali (Perwali) Kota Kendari Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, bernomor: 903/324/2020.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kendari, La Ode Ashar menerangkan, pihaknya beserta fraksi lainnya telah bersepakat membentuk Pansus untuk menindaklanjuti persoalan utang Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terhadap pihak ke tiga yang jumlahnya masih simpang siur.
"Fraksi Golkar, NasDem, PAN, Gerindra dan PDIP sepakat bentuk Pansus APBD yang berkaitan dengan utang," papar La Ode Ashar, Kamis (26/3/2020).
Baca Juga : Anggota DPR RI Harap Pemprov Sultra Lebih Masif Tangani COVID-19
Rencana pembentukan Pansus katanya, dikarenakan Pemkot Kendari hingga kini enggan memberikan data utang berdasarkan By Name By Address.
"Silahkan Pemkot berkeras tidak mau memberikan data. Tapi ingat, Pansus bisa naik tingkatan menjadi hak interpelasi, kemudian angket, hak menyatakan pendapat dan bisa naik lagi ke Impeachment," urainya.
Menurutnya, jumlah utang yang disampaikan Pemkot Kendari secara tertulis ke dewan sebesar Rp 75 miliar. Namun jelasnya, penjelasan secara lisan, angka itu berubah menjadi Rp 128 miliar lebih.
Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan dewan secara item per item mulai dari tahun 2017-2019 berbeda lagi, yakni hanya terdapat angka Rp 87.956.405.636.
"Itu masih sangat tidak sama dengan jumlah Rp 128 miliar yang dipaparkan. Jadi wajar saja kalau data utang itu tidak akan pernah diberikan," cetusnya.
Baca Juga : PKS Berikan Surat Keputusan ke Rusman Buat Mendaftar di KPU
Meski demikian kata politisi Partai Golkar itu, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk dilakukan pembentukan Pansus.
"Soalnya sekarang masih berfokus kepada penanganan Corona. Jadi masih tunggu waktu yang tepat," ucapnya.
Sejurus dengan itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Kendari, Andi Sulolipu menerangkan, pihaknya menginginkan agar Pemkot dapat lebih terbuka persoalan data jumlah utang ke pihak ketiga, agar dapat diselesaikan secara bersama.
"Soal adanya angka yang bergeser itu kan harus diperjelas, apakah untuk utang di pihak ketiga ataukah utang di post-post lain juga," terangnya melalui sambungan seluler.
Baca Juga : KPU Sultra Tindaklanjuti Keputusan KPU RI
Sementara terkait pembentukan Pansus kata Ketua Komisi II DPRD Kendari itu, pihaknya tetap memberikan dukungan kepada fraksi lainnya.
"Selama itu untuk kepentingan masyarakat, PDIP tetap akan berada di dalam itu (Pansus). Kita dukung itu, apa lagi ini kan soal penggunaan anggaran untuk masyarakat Kota Kendari. Tapi tentunya kita diskusikan dulu ke anggota Fraksi PDIP lainnya, biar lebih Clear," cetusnya.
Reporter: Kardin
Editor: Sumarlin
