Soroti Polemik Utang BUMN, PB HMI Minta Penempatan Jabatan Sesuai Keahlian
Marwan Azis, telisik indonesia
Sabtu, 29 Mei 2021
0 dilihat
Sekretariat PB HMI di Jakarta. Foto: Repro Visioner.id
" Utang Luar Negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat masih tumbuh dobel digit tentunya hutang BUMN yang menggunung menjadi kekhawatiran banyak pihak "
JAKARTA, TELISIK.ID - Bagi-bagi jabatan direksi dan komisaris BUMN kepada para relawan Jokowi menuai sorotan banyak pihak, termasuk Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) PB HMI, Akmal Fahmi mengingatkan kepada menteri BUMN, Erick Thohir, agar melakukan penunjukan jabatan direksi BUMN sesuai keahliannya.
Pasalnya, penempatan posisi jabatan strategis di BUMN sangat mempengaruhi kemajuan perusahaan negara tersebut.
Akmal mengungkapkan, BUMN memiliki hutang yang sangat luar biasa sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan BUMN seharusnya dapat menjadi motor penggerak perekonomian bagi masyarakat.
Baca Juga: Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Nitizen: Nggak Perlu Sekolah, Cukup Jadi Anak Band
“Utang Luar Negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat masih tumbuh dobel digit tentunya hutang BUMN yang menggunung menjadi kekhawatiran banyak pihak,” kata Akmal melalui keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (29/5/2021).
Dikatakan, berdasarkan Bank Indonesia (BI) kembali merilis statistik ULN Indonesia, pada Jumat (21/5/2021). Per Maret 2021 total ULN BUMN mencapai US$ 59,65 miliar atau setara dengan 28 persen dari total ULN swasta nasional. Pangsanya naik 1 poin persentase dibanding periode yang sama tahun lalu ketika masih di angka 26,4 persen.
Dengan asumsi kurs Rp 14.300/US $ maka total ULN BUMN mencapai Rp 852,99 triliun. Jika total aset BUMN saat ini mencapai Rp 9.295 triliun, maka rasio ULN terhadap total aset mencapai 9,2 persen.
Pemerintah mempunyai rencana untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek infrastruktur. Ambisinya dinilai besar karena membutuhkan dana lebih dari Rp 6.400 triliun, sementara anggaran dari APBN harus dibagi-bagi dan terbatas.
“Untuk menambal sebagian lagi kekurangan dana tersebut BUMN harus turun tangan mencari pendanaan. Apalagi kalau bukan lewat instrumen utang,” imbuhnya.
Baca Juga: Abdee Negara, Gitaris Slank Mendadak Jadi Komisaris PT Telkom
Menurut Akmal, penumpukan utang dalam kondisi ekonomi yang sehat memang tak terlalu terlihat. Namun demikian, saat terpuruk seperti ketika pandemi COVID-19 merebak, maka ibarat bau busuk utang yang menyengat mulai tercium.
Ia menambahkan, dalam menghadapi kondisi tersebut seharusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang memiliki keahlian dalam mengembangkan dan memajukan BUMN, bukan karena kepentingan politik sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran melalui suntikan dari APBN.
“Wajar kalau kemudian banyak yang menilai keberadaan beberapa BUMN menjadi beban bagi negara,” pungkasnya. (C)
Reporter: Marwan Azis
Editor: Fitrah Nugraha
