Sudah Sebulan Kerja, Honor Panitia Pilkades di Buton Utara Belum Dibayar

Aris, telisik indonesia

Minggu, 24 Juli 2022

0 dilihat

Panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Buton Utara ternyata hingga saat ini belum membayarkan honor para panitia tingkat desa. Foto: Aris/Telisik

BUTON UTARA, TELISIK.ID - Panitia pilkades tingkat Kabupaten Buton Utara ternyata hingga saat ini belum membayarkan honor para panitia pilkades tingkat desa. Sebanyak 39 desa di kabupaten telah melaksanakan pilkades serentak pada 19 Juni lalu.

Salah seorang panitia pilkades tingkat desa yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan hingga saat ini honor mereka belum juga dibayarkan. Padahal, mereka telah menunaikan kewajibannya sebagai panitia.

Informasi yang berhasil dihimpun, para calon kepala desa terpilih, akan dilantik pada 26 Juli 2022.

Saat dimintai konfirmasi, ketua panitia pilkades serentak Kabupaten Buton Utara, Mohammad Amaludin Mokhram membenarkan jika honor para panitia Pilkades tingkat desa belum dibayarkan.

"Betul honor terlambat dibayar dan pengajuannya sudah saya ajukan sekarang sedang dalam proses dengan BKD (Badan Keuangan Daerah)," kata Amaluddin Mokhram melalui WhatsApp, Sabtu (23/7/2022).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu, mengungkapkan penyebab keterlambatan pembayaran honor panitia pilkades tingkat desa.

Pertama, panitia desa terlambat menyetor Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana yang telah didistribusikan sebelum hari pelaksanaan pilkades. Kata dia, sampai saat ini masih ada panitia desa yang belum memperbaiki LPJ pengadaan ATK, spanduk, tenda sampai biaya konsumsi panitia.

Dia mengaku telah memberikan petunjuk pembuatan LPJ keuangan kepada panitia pilkades. Namun hingga saat ini para panitia tersebut belum bisa membuat laporan itu.

Baca Juga: Muna Barat Sangat Tertinggal, Ridwan Bae Yakin Pj Bupati Bisa Tata Pembangunan dan Pemerintahan

"Kami sudah bantu berikan petunjuk bahkan format untuk mempermudah mereka tapi tetap saja banyak yang belum bisa mereka rampungkan. Kami tidak mau tanggung resiko untuk bisa percepat proses pencairan honor kalau LPJ sebelumnya yang belum setor. Kami harus tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan negara. Saya kira mereka harus pahami itu," katanya.

Kedua, sistim pencairan dana OPD khusus untuk honor kegiatan menggunakan cara ganti uang atau GU dan tidak bisa seluruh honor yang terlibat pilkades dibayar sekaligus (LS), sehingga harus dilakukan bertahap sesuai besaran GU yang pihaknya miliki. Sehingga panitia desa-desa yang sudah merampungkan LPJ, honor mereka akan dibayarkan pekan ini.

Baca Juga: 24 Delegasi WISH se-Indonesia Lakukan Ekspedisi Bumi Bahari di Wakatobi

Kendala ketiga, jaringan internet yang sering terganggu menyebabkan penginputan data dan akses ke sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) juga selalu tertunda. Sehingga menurut dia, proses di BKD juga terhambat.

"Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah menyampaikan langsung lewat grup terbatas soal kendala mereka. Yang kami harapkan pengertian dan kesabaran dari panitia di desa," ujarnya. (B)

Penulis: Aris

Editor: Musdar