Sulawesi Tenggara Kekurangan Guru Profesional dan Guru Luar Biasa
Nur Fauzia, telisik indonesia
Selasa, 03 September 2024
0 dilihat
Konsorsium pendidikan di Sulawesi Tenggara resmi dibentuk libatkan 47 perwakilan dari perguruan tinggi, dinas pendidikan, dan BKD di Sulawesi Tenggara. Foto: Nur Fauzia/Telisik
" Kekurangan Guru profesional di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu masalah pendidikan yang krusial "
KENDARI, TELISIK.ID - Kekurangan Guru profesional di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu masalah pendidikan yang krusial. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Balai Guru Penggerak (BGP) Sulawesi Tenggara meluncurkan konsorsium, Senin (2/9/2024) malam.
Kepala BGP Sulawesi Tenggara, Awaluddin Keala, mengatakan, untuk mengatasi kesenjangan guru, pihaknya melibatkan perguruan tinggi, BKD, BKSDM, dan Dinas Pendidikan yang ada di 17 kabupaten/kota, membahas kekurangan guru sehingga dapat diatasi dengan pengadaan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Bukan hanya persoalan guru profesional, guru Sekolah Luar Biasa (SLB) juga menjadi masalah pendidikan yang perlu diperhatikan, sambung Awaluddin. Tidak tersedianya program studi bagi pendidikan guru luar biasa di perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara, menjadi masalah bersama.
"Di Sulawesi Tenggara ini kekurangan guru luar biasa di SLB itu sebenarnya sudah lama, bukan kasus sekarang. Karena tidak ada perguruan tinggi di sini yang punya program studi pendidikan luar biasa," ujarnya.
Ia mengungkapkan dalam konsorsium tersebut pihaknya menghadirkan direktorat PPG agar seluruh aspirasi ditampung untuk dibawa ke pusat sehingga menjadi kebijakan pusat. Ia berharap konsorsium terus eksis sehingga persoalan guru di Sulawesi Tenggara dalam 5 tahun ke depan dapat teratasi.
Baca Juga: Sulawesi Tenggara Kekurangan 3000 Guru
Sementara itu salah satu peserta konsorsium, Sekretaris Dinas Pendidikan Wakatobi, Abdul Kasim, mengungkapkan bahwa di daerahnya masalah kekurangan guru karena tidak adanya pemerataan guru.
Kata dia, wilayah Wakatobi yang berbentuk kepulauan menjadi dilema bagi para guru karena guru-guru tersebut harus terpisah dari keluarga, anak dan istri.
Baca Juga: Atasi Kekurangan Guru, Dikmudora Bakal Perbanyak Usulan PPPK Tahun 2023
"Mestinya tidak ada alasan untuk para guru ditempatkan di pulau-pulau dan ini menjadi ketegasan dinas pendidikan sebagai penentu kebijakan," ungkapnya.
Peserta konsorsium lainnya, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dikbud Buton Tengah, Sulaiman, menyampaikan bahwa di Buton Tengah juga kekurangan guru namun akan difokuskan pada guru Taman Kanak-Kanak (TK) mengingat ada 15 penegerian TK yang baru.
Selain guru TK, Buton Tengah juga membutuhkan guru pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga dengan adanya konsorsium ini ia dapat mengkoordinasikan dengan BKD terkait penerimaan ASN dan PPPK guru tahun 2024 di Kabupaten Buton Tengah. (A)
Penulis: Nur Fauzia
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
.jpg)
