Sulawesi Tenggara Masuk 10 Besar Rawan Tinggi Pilkada, Bawaslu RI: Salah Satunya Soal Hak Pilih

Kata dia, kenapa perlu dilakukan coklit secara melekat bersama-sama panwaslu kemudian dilakukan uji petik untuk memastikan akurasi data, karena berdasarkan data Bawaslu RI, Provinsi Sulawesi Tenggara dimensi penyelenggaraan pemilunya termasuk rawan tinggi.

Lolly menambahkan, dalam akumulasi satu provinsi ada 4 dimensi, untuk kontestasi politik dan partisipasi pemilih masih masuk rawan sedang. Tapi khusus untuk penyelenggaraan pemilu masuk rawan tinggi, hal ini yang membuat  Bawaslu RI hadir di Sulawesi Tenggara untuk mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu.

Baca Juga: KPU Akan Hadirkan Bappeda saat Penyusunan Visi Misi Paslon Kepala Daerah, Sesuaikan dengan RPJMD

"Mari kita bekerja sekuat-kuatnya agar proses pemilihan kepala daerah di sini tidak mengalami kendala, benar secara aturan, berkeadilan secara hasil, dan tentu saja berkeadaban secara cara. Maka para partai politik yang hadir pada kesempatan ini menjadi penting sebagai stakeholder utama dari proses kontestasi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Banne dalam sambutannya melaporkan bahwa kegiatan pengawasan telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada aspek pengawasan pencocokan dan penelitian dan pencalonan perseorangan pada pemilu tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Iwan menyampaikan, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki daftar pemilih tetap sebanyak 1.867.931 pemilih. Setelah KPU menerima DP4 dan disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir maka diperoleh angka 1.883.620 pemilih. Dan berdasarkan hasil pengawasan per hari ini dari DP4 sebanyak 1.883.620 maka diperoleh angka 967.251 pemilih.

Iwan menjelaskan, angka ini diperoleh dengan beberapa metode pengawasan. Yang pertama pendampingan secara langsung kepada pantarlih dalam kunjungan ke rumah-rumah. Yang kedua, melakukan uji petik terhadap kawasan yang memiliki permasalahan terkait data daftar pemilih. Yang ketiga, menjejaki kembali alamat pemilih dengan mengenali dan mengidentifikasi rumah-rumah yang ditempelkan stiker coklit.

Untuk memaksimalkan hal tersebut, tambah iwan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara diperkuat dengan jumlah posko kawal hak pilih sebanyak 239 buah yang tersebar di seluruh desa baik kecamatan maupun kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Sekda Asrun Lio, menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pemilihan kepala daerah serentak untuk memastikan pemilihan yang adil, jujur, transparan, dan berintegritas.

Baca Juga: KPU Kendari Minta Warga Lapor Jika Belum Terdaftar DP4 Pilkada

Selain itu, Pj Gubernur juga mengingatkan kepada ASN, TNI, dan Polri di Sulawesi Tenggara untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga penyelenggaraan pilkada dapat bejalan adil bagi semua pihak dan menghasilkan pemimpin yang amanah.

Ia juga berpesan kepada seluruh masyarakat, prajurit TNI dan anggota Polri untuk selalu bersiap siaga dalam memastikan keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tenggara tetap terjaga selama kontestasi pemilihan.

"Bagi pengawas pemilu yang sedang melaksanakan tugas pengawasannya di lapangan saya yakin bapak ibu memiliki tugas mulia dan tanggung jawab yang besar untuk memastikan pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," pungkasnya. (A)

Penulis: Nur Fauzia

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS