Sulkarnain Siap Hadapi Interpelasi DPRD Kendari

Menjawab hal itu, Sulkarnain menerangkan bahwa, terkait  4 fraksi yang ingin mengajukan hak interpelasi merupakan hak anggota dewan yang memang sesui ketentuan undang-undang.

"Saya siap memberikan penjelasan, karena itu sesui ketentuan undang-undang. Jadi memang tungakan yang belum dibayarakan kepada para pegawai di akhir 2018 masih ada sekitar 80 miliyar," ujar Sulkarnain.

"Jumlah itu sudah berkurang jika dibandingkan 2017 yang mencapi sekitar 100 miliyar. Tapi karena kemampuan teman-teman mengelola dengan sunguh-sunguh, dan tidak lagi kemudian mengambil resiko. Alhamdulillah di penghujung 2018 itu tersisa 80 miliyar," tambahnya.

Untuk menyelesaikan tunggakan yang masih banyak, lanjut Sulkarnain, biaya untuk program pemerintah di tahun 2019, terpaksa sebagian digunakan untuk menguranggi utang Rp 80 miliyar.

"Untuk jumlah yang tersisa sekarang  masih dihitung, tapi yang saya dapat informasi tadi pagi, bahwa tungakan yang belum dibayar  sejak 2017-2019 itu sisa 7 miliyar. Jadi ini angka yang saya kira sudah melegakan. Kita harapnya 2020 itu semua sudah tuntas," ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Kendari ini menceritakan bahwa, kronologis terjadinya penungakan insentif pegawai honorer dan kontraktor pemerintah kota, disebabkan efek dari rasionalisasi APBD yang terlalu jauh antara 2017 ke 2018.

"Karena memang waktu itukan super optimis menyusun APBD 2018 itu, dari yang 1,2 Triliun diakhir 2017, disusun sampai 1,7 triliun untuk 2018, nah itu permasalahanya sehingga, terjadi gep yang terlalu besar sampi 400 miliyar waktu itu," terangnya.

Kata Sulkarnain, rasa optimis waktu itu wajar dilakukan karena secara rasional baru saja menang pilkada yang mendapat dukungan banyak pihak, termasuk DPP partai yang mendukung pasangan ADP-Sul.

"Tapi Setelah kejadian peristiwa KPK itu, pasti kita paham bahwa, setiap peristiwa seperti itu. Maka alur pemerintah akan menjadi drop. Saya silahturahmi keliling, tapi tidak ada yang menindaklanjuti, karena waktu itu tidak ada yang mau berhubungan sama kita,” bebernya.

"Orang baru saja terkena kasus. Jadi itulah yang terdampak. Sehingga  waktu itu kita ambil langkah yang sedikit lebih ekstrim dengan rasionalisasi sangat besar. Tapi  karena memang terlalu diarahkan, sehingga kita hanya bisa memangkas yang bisa dipangkas. dampaknya sampi sekarang," tututpnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar, Sahabuddin menerangkan bahwa, usulan pengajuan hak interpelasi sejumlah fraksi mencuat, setelah beberapa anggota dewan tidak menerima jawaban Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dalam rapat bersama DPRD Kendari.

"Kami anggap TPAD belum bisa menjelaskan masalah yang ada, mengapa ini terjadi," terangnya.

Reporter: Mus
Editor: Sumarlin