Tak Masuk Daftar PPPK, Nakes Non ASN Puskesmas di Jawa Timur Resah
Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia
Kamis, 03 November 2022
0 dilihat
Perwakilan Aliansi Tenaga Kesehatan Non ASN puskesmas di Jawa Timur mengeluh tak masuk daftar PPPK di Kemenkes. Foto: Yudhie/Telisik
" Puluhan perwakilan tenaga kesehatan (nakes) yang mengatasnamakan Aliansi Tenaga Kesehatan Non ASN Puskesmas se-Kabupaten Bangkalan Madura resah "
SURABAYA, TELISIK.ID - Puluhan perwakilan tenaga kesehatan (nakes) yang mengatasnamakan Aliansi Tenaga Kesehatan Non ASN Puskesmas se-Kabupaten Bangkalan Madura resah.
Alasannya, sampai saat ini kesejahteraan mereka tak kunjung diperhatikan oleh pemerintah. Padahal dari mereka, sudah ada yang mengabdi selama 13 tahun, 10 tahun dan 5 tahun.
"Kami mengabdi dengan tulus hati untuk masyarakat. Namun, kami berharap pemerintah memperhatikan nasib kami di tengah ada program pengangkatan PPPK yang saat ini menjadi program pemerintah," jelas Nurhadi salah satu perwakilan aliansi, Kamis (3/11/2022).
Baca Juga: Logistik Belum Siap, Pilkades Diundur 20 November
Nurhadi mengatakan, di tengah penuh harap ada perhatian pemerintah lewat program P3K tersebut, namun, faktanya seluruh anggota Aliansi tenaga kesehatan non ASN tidak termasuk dalam cakupan program PPPK tersebut.
"Data diri kami di Kemenkes tidak masuk pada April 2022. Aturan rekrutmen PPPK adalah yang diangkat dengan batasan April 2022. Lalu kemana data kami selama ini sudah bertahun-tahun bekerja di Puskesmas. Masalah ini tidak saja dialami di Bangkalan saja, melainkan di beberapa daerah di Jawa Timur juga mengalami serupa," jelasnya.
Saat pendataan PPPK, kata Nurhadi, pihaknya sudah memasukkan data diri lewat online dan sudah masuk data tersebut.
"Data masuk saat pendaftaran, tapi ketika dicek di data Kemenkes tak ada. Lalu data kami di mana," tanyanya keheranan.
Atas fakta tersebut, sambung Nurhadi, aliansi berharap Pemprov maupun DPRD Jawa Timur membantu Aliansi Tenaga Kesehatan Non ASN, untuk membantu mengupayakan agar data diri masuk dalam daftar Kemenkes.
Baca Juga: Dana Hibah KPU Muna Barat Rp 500 Juta, Bawaslu Dapat Kendaraan Operasional
"Ini satu-satunya cara untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup sebagai tenaga kesehatan yang layak menjadi tenaga PPPK yang diprogramkan pemerintah pusat," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengaku, akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait atas tuntutan aliansi tersebut.
"Nanti akan diurut bagaimana masalahnya dan dinas terkait akan membantu akses tersebut," ujar mantan Bupati Trenggalek itu secara singkat. (B)
Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan
Editor: Kardin
